Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Kekecewaan masyarakat Muslim terhadap negara juga diperkuat
oleh sejumlah kebijakan negara yang dipandang menyerang keyakinan-keyakinan
keagamaan mereka. Pada tahun-tahun pertama
berkuasanya rezim Orde Baru, para pemimpin Muslim terutama
marah kepada Ali Sadikin (saat itu Gubernur DKI Jakarta yang
flamboyan) yang membolehkan judi. 184 Tetapi yang tampaknya
benar-benar memancing kemarahan sebagian besar masyarakat
Muslim adalah undang-undang perkawinan yang diusulkan pemerintah
pada 1973, yang dipandang banyak kalangan bertentangan
dengan ajaran-ajaran Islam. Tidak mengejutkan jika usulan itu
mengundang reaksi keras kaum Muslim, anggota-anggota parlemen
keluar ruangan, dan pemuda-pemuda Muslim menduduki
gedung DPR untuk beberapa lama. Akhirnya, kompromi dicapai
dengan dicabutnya dan/atau dimodifikasinya beberapa butir yang
dianggap paling bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. 185
Pada 1978, lagi-lagi masyarakat Muslim merasa diserang secara
teologis. Mereka merasa keberatan dengan upaya rezim, dalam
salah satu sidang MPR, untuk menaikkan status aliran kepercayaan
menjadi sama dengan posisi agama seperti Islam dan Kristen.
Reaksi keras dari para pemimpin dan aktivis Muslim, termasuk
mereka yang menjadi anggota parlemen (khususnya unsur PPP),
lihat Bahtiar Effendy, “The ‘Nine Stars’ and Politics: A Study of the Nahdlatul Ulama’s
Acceptance of Asas Tunggal and Its Withdrawal From Politics,” tesis master,
Ohio University, 1988, terutama hh. 219-264.
184 Kebijakan ini “dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pemasukan dana
pemerintah DKI Jakarta.” Justus van der Kroef, Indonesia After Sukarno, h. 57.
185 Untuk paparan lebih jauh mengenai undang-undang perkawinan 1973, lihat
Muhammad Kamal Hassan, Muslim Intellectual Responses to “New Order” Modernization
in Indonesia, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran
Malaysia, 1982, hh. 145-155.
— Islam dan Negara