Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
koh penting bekas Masyumi untuk memimpin Parmusi, partai yang
baru dibentuk untuk menggantikannya (1968), dibatasinya jumlah
partai-partai politik Islam dari empat (NU, MI, PSII dan Perti)
menjadi satu, PPP (1973), berkurangnya jumlah wakil-wakil Islam
dalam parlemen dan kabinet dan, lewat pengasastunggalan
Pancasila, diharamkannya Islam sebagai asas organisasi sosial dan
politik (1985). Yang lebih menyedihkan dari itu semua adalah,
Islam politik telah menjadi sasaran tembak kecurigaan ideologis.
Oleh negara, para aktivis Islam politik dicurigai bersikap anti terhadap
ideologi negara Pancasila. 3
Situasi politik yang suram semacam itulah yang ingin diatasi
oleh generasi baru pemikir dan aktivis Muslim yang muncul
pada awal 1970-an. Yang menjadi penekanan mereka adalah
upaya mentransformasikan idealisme dan aktivisme para politisi
Muslim awal yang bercorak legalistik-formalistik dan eksklusif
menjadi suatu pendekatan politik yang lebih substantif dan integratif.
Dengan mengubah format Islam politik, termasuk merumuskan
kembali landasan teologis, tujuan dan pendekatannya
yang baru, diyakini bahwa posisi Islam politik—bukan dalam pengertian
kategoris (yaitu “Islam sebagai kategori politik”), tetapi
lebih dalam pengertian inspirasionalnya—perlahan-lahan dapat
dinaikkan kembali. Yang lebih penting lagi, diharapkan pula bahwa
dengan strategi semacam itu, sintesis politik yang pas antara
Islam dan negara bisa benar-benar diwujudkan. Hal itulah yang
akan memungkinkan Islam berfungsi sebagai rahmat tidak hanya
3 Untuk rekapitulasi ringkas mengenai kekalahan-kekalahan politis Islam, lihat,
sekadar contoh, Donald K. Emmerson, “Islam and Regime in Indonesia: Who’s
Coopting Whom?” makalah disampaikan pada pertemuan tahunan American Political
Science Association, Atlanta, Georgia, USA, 31 Agustus 1989.
— Islam dan Negara