Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
NU, Muhammadiyah, MUI, HMI, PMII, harus menerima Pancasila
sebagai asas organisasi mereka. 194
Perkembangan itu membuat sebagian besar masyarakat Muslim
Indonesia merasa sangat kecewa. Mereka merasa bahwa, tidak
saja tokoh-tokoh mereka disingkirkan dari arus utama politik
bangsa, tetapi bahkan—hingga tahap tertentu—diskursus politik
negeri ini pun tidak mencerminkan kenyataan bahwa mayoritas
penduduknya Muslim. Karena itu, sedemikian pahitnya,
mereka merasa bahwa pemerintah Orde Baru yang didominasi
militer telah memperlakukan para pemimpin dan aktivis politik
Muslim, terutama yang berasal dari Masyumi, seperti “kucing kurap”.
195 Maka bisa dipahami jika banyak dari mereka yang melihat
bahwa politik pengasastunggalan Pancasila sebagai upaya lebih jauh
yang sengaja diambil oleh rezim untuk mendepolitisasi, jika bukan
menghancurkan, Islam. 196
Berdasarkan semua alasan di atas, tidaklah mengejutkan bila oposisi
utama terhadap rezim Orde Baru, baik yang bersifat damai atau
tidak, kerapkali muncul dari para pemimpin dan aktivis Islam politik.
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, cukuplah jika dikatakan
di sini bahwa hubungan politik di antara kedua belah pihak di-
194 Lihat, Lukman Harun, Muhammadiyah dan Asas Pancasila, Jakarta: Pustaka
Panjimas, 1986; Saleh Harun dan Abdul Munir Mulkhan, Latar Belakang Ummat
Islam Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal, Yogyakarta: Aquarius, 1987; Bahtiar
Effendy, “The ‘Nine Stars’ and Politics,” hh. 58-128.
195 Ungkapan ini pada mulanya muncul dalam pertemuan beberapa menit sejumlah
pemimpin Muslim reformis pada 1 Juni 1972, sebagaimana dikutip dalam
Muhammad Kamal Hassan, Muslim Intellectual Responses to “New Order” Modernization
in Indonesia, h. 121. Lihat juga Ruth McVey, “Faith as the Outsider: Islam in
Indonesian Politics,” h. 199.
196 Lihat, “Robohnya Dinding Politik Islam,” Tempo, 29 Desember 1984, hh.
12-16.
— Bahtiar Effendy