Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Pendapatan NegaraBab IIIBoks III .2 : Pokok-Pokok Perubahan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang CukaiCukai sebagai pungutan negara dikenakan terhadap barang-barang tertentu dan memilikikharakteristik tertentu. Pengenaan cukai perlu dipertegas batasannya sehingga memberikanlandasan dan kepastian hukum dalam upaya menambah obyek cukai dengan tetapmemperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat.Sehingga dalam upaya memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumberpenerimaan negara, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat melakukanperubahan UU no. 11 tahun 1995 tentang cukai tersebut agar sejalan dengan perkembangansosial dan kebijakan pemerintah.Beberapa pokok-pokok penting kebijakan cukai dalam perubahan Undang-undang ini adalahmasalah perluasan obyek cukai, masalah tarif maksimal dan dana bagi hasilobyek cukai. Untuk perluasan obyek cukai dalam penjelasan UU ini disebutkan bahwapenambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai disampaikan oleh pemerintah kepadaalat kelengkapan DPR RI yang membidangi keuangan untuk mendapatkan persetujuan dandimasukan dalam RUU tentang APBN. Adapun kategori barang kena cukai dalam UU iniyaitu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, barang yang peredarannya perludiawasi, barang yang yang pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagimasyarakat atau lingkungan hidup, serta barang yang pemakaiannya perlu pembebananpungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.Untuk tarif cukai maksimal, barang kena cukai hasil tembakau dikenai cukai paling tinggi 57persen dan untuk barang kena cukai lainnya 80 persen dari harga jual eceran. Adapunmengenai dana bagi hasil atas penerimaan cukai hasil tembakau, penerimaan cukai hasiltembakau ini dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2 persenyang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri,pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasanbarang kena cukai ilegal. Pembagian dana bagi hasil cukai tembakau tersebut dengankomposisi, 30 persen untuk provinsi, 40 persen untuk kabupaten/kota penghasil, dan 30persen untuk kabupaten/kota lainnya di provinsi tersebut.Sedangkan pokok-pokok perubahan lainnya meliputi:a. Perluasan cara pelunasan cukai yang lebih akomodatif untuk menyesuaikan denganpraktek bisnis tanpa mengabaikan pengamanan hak-hak negara;b. Penyempurnaan sistem penagihan utang cukai, kekurangan cukai dan/atau sanksiadministrasi berupa denda dengan menambah skema pembayaran secara angsuran tanpamengabaikan pengamanan hak-hak negara;c. Menghapus ketentuan yang mengatur lembaga banding untuk menyesuaikan denganketentuan yang mengatur lembaga banding untuk menyesuaikan dengan ketentuan yangmengatur mengenai badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak;d. Penyelenggaraan pembukuan yang diselaraskan dengan perkembangan zaman danketentuan audit cukai;e. Penegasan penggunaan dokumen cukai dan dokumen pelengkap cukai dalam bentukdata elektronik dan sanksi terhadap pelanggaran terhadap pihak yang mengakses sistemelektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai secaratidak sah;NK dan RAPBN 2008III-15