12.07.2015 Views

Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Perkembangan Ekonomi <strong>dan</strong> Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal <strong>RAPBN</strong> <strong>2008</strong>Bab IIdikendalikan Pemerintah (administered price), serta berbagai kebutuhan mendesak yangtimbul akibat bencana alam.Sesuai dengan arah kebijakan fiskal yang digariskan dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) <strong>dan</strong> Rencana Kerja Pemerintah (RKP),pengelolaan kebijakan anggaran negara dalam beberapa tahun terakhir diarahkan untukmendukung proses konsolidasi fiskal, serta untuk memberikan stimulus fiskal dalambatas-batas kemampuan keuangan negara dalam rangka mendukung upaya akselerasipertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan mengingat salah satu peran strategis APBNkhususnya kebijakan belanja negara adalah mendukung upaya memperkuat kerangkaekonomi makro yang stabil <strong>dan</strong> berkelanjutan. Dukungan terhadap langkah-langkahkonsolidasi fiskal tersebut pada sisi belanja negara dilakukan melalui pengalokasiananggaran secara efektif <strong>dan</strong> efisien agar memberikan hasil yang optimal sesuai denganprioritas yang ditetapkan dalam RPJMN <strong>dan</strong> RKP. Sementara itu pemberian stimulusfiskal di bi<strong>dan</strong>g belanja negara dilakukan melalui peningkatan belanja modal Pemerintahdengan prioritas pada pembangunan infrastruktur, perbaikan penghasilan aparaturnegara, <strong>dan</strong> program pemberian bantuan langsung kepada masyarakat kurang mampuuntuk mendorong sisi permintaan.Selanjutnya, dalam rangka menunjangkelancaran penyelenggaraan fungsipemerintahan, kebijakan alokasianggaran belanja negara diarahkanantara lain untuk: (i) meningkatkankualitas pelayanan publik, (ii) memenuhikewajiban pembayaran bunga utang,(iii) menjaga stabilitas harga barang <strong>dan</strong>jasa strategis, serta (iv) memantapkanpelaksanaan desentralisasi fiskal. Sejalandengan arah kebijakan belanja negarayang telah ditetapkan oleh Pemerintah,triliun rupiahGrafik II.31Perkembangan Belanja Negaraimplementasi berbagai kebijakan Pemerintah serta perkembangan berbagai indikatorekonomi makro yang ada, realisasi belanja negara dalam beberapa tahun terakhir terusmengalami peningkatan. Dalam tahun 2006, realisasi anggaran belanja negarameningkat cukup tajam, yakni dari semula sebesar Rp509,6 triliun dalam tahun 2005menjadi Rp667,1 triliun, yang meningkat sebesar Rp157,5 triliun atau sekitar 30,9 persen.Dalam tahun 2007, anggaran belanja negara diperkirakan meningkat menjadi sebesarRp746,4 triliun atau mengalami peningkatan 11,9 persen bila dibandingkan realisasibelanja negara tahun 2006.Selain peningkatan pada volume belanja, dalam beberapa tahun terakhir juga terjadiperubahan komposisi belanja negara. Hal ini ditandai dengan relatif meningkatnyaproporsi anggaran belanja ke daerah terhadap total belanja negara, sementara proporsianggaran belanja pemerintah pusat menurun. Bila dalam tahun 2005, proporsi belanjake daerah sebesar 29,5 persen dari total belanja negara, dalam tahun 2006 proporsitersebut meningkat menjadi 33,9 persen dari total belanja negara. Kecenderunganmeningkatnya alokasi belanja ke daerah dalam rangka pemantapan pelaksanaandesentralisasi fiskal perlu diikuti dengan pengelolan <strong>dan</strong> pemanfaatan keuangan daerah80070060050040030020010002005 2006 2007Total Belanja Negara Belanja Pusat Belanja ke DaerahSum ber: Departemen <strong>Keuangan</strong>NK <strong>dan</strong> <strong>RAPBN</strong> <strong>2008</strong>II-39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!