Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko FiskalBab VI3. Paris Declaration (Aid Effectiveness)Dalam pertemuan antara para Menteri negara maju dan berkembang yang bertanggungjawab dalam bidang pembangunan dengan Pimpinan kreditur/donor multilateral danbilateral pada tanggal 2 Maret 2005, telah disepakati lima prinsip dalam pemberian danpengelolaan bantuan, yang diharapkan dapat meningkatkan dampak pemberian bantuandalam mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan, meningkatkan pertumbuhan,pengembangan kelembagaan dan percepatan pencapaian MDG’s. Kelima prinsip dimaksudadalah ownership, alignment, harmonization, managing for results, dan mutualaccountability,Dari kelima prinsip tersebut, prinsip yang sangat relevan dan menjadi tantangan dalampengelolaan pinjaman luar negeri adalah prinsip alignment dan harmonization. Prinsipalignment mendorong lembaga donor untuk memberikan bantuan berdasarkan strategipembangunan, lembaga dan prosedur negara penerima. Di samping itu, dengan prinsipalignment ini lembaga donor juga didorong untuk meningkatkan pemberian bantuan yangtidak mengikat (untied aid). Prinsip alignment ini juga sejalan dengan strategi pengelolaanpinjaman luar negeri, dimana kegiatan yang akan dibiayai pinjaman luar negeri adalahkegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah. Selanjutnya, dengan semakinmeningkatnya untied aid yang akan diberikan oleh para donor/kreditor, cost of borrowingdapat ditekan, karena proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan lebih terbuka melaluilelang, yang diharapkan dapat menekan biaya pengadaan barang (cost of goods).Dalam prinsip harmonization dicantumkan bahwa donor akan melaksanakan arrangementyang umum, dan akan menyederhanakan prosedur pelaksanaan kegiatan yang dibiayaidengan pinjaman. Donor sejauh mungkin akan melaksanakan arrangement yang berlakuumum dalam satu negara untuk perencanaan, pendanaan, disbursement, monitoring,evaluasi dan pelaporan. Dengan prinsip ini, prosedur pelaksanaan kegiatan yang dibiayaidengan pinjaman luar negeri akan lebih pasti, terstandar, dan lebih sederhana. Dengandemikian, implementasi kegiatan dapat dilaksanakan dengan segera, dan biaya yang timbulsebagai akibat keterlambatan penyelesaian dapat diminimalisir.Sejalan dengan prinsip-prinsip Paris Declaration di atas dimana salah satunya adalahperubahan pendekatan dari donor driven menjadi demand driven, Pemerintah telahmelakukan reformasi pengelolaan pinjaman luar negeri yang diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atauPenerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.Kinerja pinjaman luar negeri dari sisi perbaikan daya penyerapan pinjaman luar negeri,dapat dilihat dalam Grafik VI.8. Dalam periode tahun 2000 – 2006 jumlah komitmenpinjaman luar negeri yang dapat ditarik (net commitment) masih lebih rendah dari jumlahkomitmen awal (original commitment) akibat masih tingginya pembatalan perjanjianpinjaman (cancellation) sekitar rata-rata 9,0 persen per tahun dari komitmen awal.Pembatalan perjanjian pinjaman, terutama disebabkan oleh: (i) keterlambatan penyampaianproject progress report oleh pelaksana proyek, (ii) realokasi dana ke proyek lain yang lebihdiprioritaskan, dan (iii) realisasi biaya proyek yang bersifat non-cost recovery. Namun,kecepatan dalam melakukan penyerapan atau penarikan (drawing atau disbursement)NK dan RAPBN 2008VI-43