Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2008Boks IV.1Sistem Perencanaan Dan PenganggaranPerencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai Undang-Undang nomor 17 tahun2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional merupakan suatu kesatuan prosesberkesinambungan yang saling melengkapi. Pada satu sisi, Sistem PerencanaanPembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untukmenghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah,dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah. Di sisi lainnya, sistem penganggaran mencerminkan ketersediaanpendanaan bagi pelaksanaan pembangunan berkenaan yang harus terjagakelangsungannya (sustainable) dan dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna.Perencanaan pembangunan secara cakupan waktu terbagi dalam Jangka Panjang, JangkaMenengah dan Jangka Tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) berdurasi20 tahun merupakan visi pembangunan nasional yang akan dijabarkan ke dalam RencanaStrategis Kementerian Negara/Lembaga sebagai cerminan dari visi, misi dan programkerja dari Presiden terpilih. Renstra – KL selanjutnya dirangkum ke dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang memuat strategi pembangunan nasional,kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga,kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencskupgambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal berupakerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang hendak dicapaidalam waktu 5 (lima) tahun .Renstra-KL dan RPJM selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja TahunanKementerian/Lembaga (Renja-KL) yang selanjutnya dirangkum ke dalam Rencana KerjaPemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro, termasuk didalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja danpendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuhdengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian RKP lebih merupakanrencana operasionalisasi program-program pemerintah dalam Kerangka Regulasi yangbertujuan untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur kegiatan pembangunan yangdilaksanakan sendiri oleh masyarakat, dan dalam Kerangka Pelayanan Umum dan investasipemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang dibutuhkanmasyarakat, yang secara langsung akan mempengaruhi perekonomian nasional secaraagregat dalam jangka pendek.Untuk melaksanakan program-program dalam RKP tersebut, dibutuhkan suatu strategipenganggaran yang berkelanjutan (sustainable) dan efektif merefleksikan fungsi-fungsialokasi, distribusi, dan stabilitas. Untuk itu, belanja pemerintah yang digunakan untukmembiayai seluruh kegiatan RKP perlu dikategorikan menurut klasifikasi ekonomi, yangmeliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuansosial, dan belanja lain-lain. Dengan melakukan pengelompokan anggaran belanja ke dalamIV-4 NK dan RAPBN 2008