Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2008Bab IVTabel IV.1Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Untuk Program-Program Prioritas, Tahun 2008(miliar rupiah)I. MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI60.588,3Prioritas PembangunanMenurut organisasi- Peningkatan investasi, ekspor, dan kesempatan 5.750,1 - Departemen Pekerjaan Umum 30.270,5kerja- Departemen Perhubungan 11.875,9- Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan 8.137,8 - Departemen Pertanian 4.795,7pembangunan perdesaan- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 3.339,9- Percepatan pembangunan infrastruktur dan 46.700,4 - Departemen Keuangan 3.393,3peningkatan pengelolaan energi- Departemen Kelautan dan Perikanan 1.817,5- Departemen Komunikasi dan Informatika 882,5- Departemen Kehutanan 699,2- Kementerian Negara Perumahan Rakyat 544,0- Departemen Perdagangan 437,3- Lainnya 2.532,5II. MENINGKATKAN PELAYANAN DAN PEMERATAAN57.942,8Prioritas PembangunanMenurut organisasi- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan 45.304,7 - Departemen Pendidikan Nasional 32.057,7kesehatan- Departemen Kesehatan 8.786,4- Peningkatan efektifitas penanggulangan12.638,1 - Departemen Agama 6.001,2kemiskinan- Departemen Dalam Negeri 4.300,1- Departemen Sosial 2.216,0- Departemen Pekerjaan Umum 1.467,3- Lainnya 3.114,1III. PENDUKUNG UTAMA24.158,1Prioritas PembangunanMenurut Organisasi- Pemberantasan korupsi dan percepatan2.055,6 - Departemen Pertahanan 8.331,8pelaksanaan reformasi birokrasi- BRR NAD-Nias 6.727,4- Penguatan kemampuan pertahanan danpemantapan keamanan dalam negeri12.691,9 - Kepolisian Negara RI 2.463,6- Departemen Kesehatan 700,0- Penanganan bencana, pengurangan risiko9.410,6 - Lainnya 5.935,3bencana, dan peningkatan penanggulangan fluburungSumber : Departemen KeuanganDalam rangka mendukung penciptaan multiplier effect yang lebih besar dari berbagaiproyek/kegiatan yang dilakukan Pemerintah, dalam tahun 2008 investasi pemerintahdalam RAPBN 2008 akan ditingkatkan, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya.Kebijakan peningkatan investasi pemerintah dilakukan tidak hanya dengan meningkatkankualitas belanja modal, namun juga dilakukan dengan merealokasi belanja barang kebelanja modal dan/atau bantuan sosial. Kebijakan pergeseran belanja barang ke dalambelanja modal tersebut secara lebih rinci diuraikan dalam sub bab 4.4.3. BelanjaPemerintah Pusat Menurut Jenis.4.3.1.1. Peningkatan Investasi, Ekspor dan PerluasanKesempatan KerjaInvestasi dan ekspor merupakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang kokohdan lebih berkualitas, karena pertumbuhan ekonomi yang didukung investasi dan eksporakan mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Peningkatan investasi diIndonesia perlu terus diupayakan melalui perbaikan iklim investasi yang dilakukan secaraberkesinambungan. Hal ini terutama karena dalam hal kemudahan berusaha (ease ofdoing business), Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negaraNK dan RAPBN 2008IV-27