Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab Vrelatif kurang signifikan. Dengan demikian, dana desentralisasi diharapkan secara integraldapat membantu pemerintah daerah dalam rangka menutupi kekurangan sumberpenerimaan daerah yang relatif masih kecil terhadap kewajibannya.Kebijakan DBH SDA, sebagaimana DBH pajak, diharapkan terus mempunyai perananyang semakin signifikan bagi perekonomian Indonesia. Bagi negara, investasi dalampengelolaan sumber daya alam adalah aset yang harus dilindungi dan dihormati, sertadiakselerasi kehadirannya melalui berbagai insentif, karena investasi tersebut mendukungpertumbuhan ekonomi dan mendatangkan pemasukan langsung kas negara melaluipembayaran pajak dan royalti yang selanjutnya akan didistribusikan sesuai UU Nomor33 Tahun 2004.Penguatan alokasi dana bagi hasil SDA adalah salah satu bentuk distribusi dengan prinsipasal daerah atau derivation by origin principles, yaitu penerimaan dikembalikan ke daerahberdasarkan prinsip darimana penerimaan tersebut berasal, selain bagi hasil pajak. Bagibeberapa daerah, bagian bagi hasil sumber daya alam ini akan relatif dominan besarnyadibandingkan dengan sumber penerimaan daerah lainnya. Karenanya, mengetahui secarajelas aturan bagi hasil dan mampu memperkirakan dengan benar berapa penerimaandaerah dari bagi hasil sumber daya alam merupakan hal yang penting. Perhatian dankebutuhan untuk mengetahui bagaimana melakukan perhitungan bagi hasil sumberdaya alam akan menjadi sesuatu yang penting bagi aparat daerah, terutama dalammengestimasi penerimaan daerah dari transfer pemerintah pusat sehingga perencanaananggaran daerah dapat dilakukan dengan lebih baik.Beberapa hal perlu ditegaskan ke depan dalam hal pengalokasian dana bagi hasil SDAsebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 antara lain:1. Pemerintah menetapkan alokasi dana bagi hasil yang berasal dari sumber dayaalam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil;2. Dana bagi hasil yang merupakan bagian daerah disalurkan berdasarkan realisasipenerimaan tahun anggaran berjalan;3. Realisasi penyaluran dana bagi hasil dari sektor minyak bumi dan gas bumi tidakmelebihi 130 persen dari asumsi dasar harga minyak bumi dan dan gas bumi dalamAPBN tahun berjalan; dan4. Apabila melebihi 130 persen, penyalurannya dilakukan melalui mekanisme APBNPerubahan.Ke depan, instrumen terpenting dalam dana perimbangan yaitu dana alokasi umumdiharapkan semakin meningkat peranannya dari tahun ke tahun dalam mempercepatstimulasi pembangunan daerah. Perkembangan alokasi DAU tersebut terus dilakukanevaluasi dari tahun ke tahun untuk memperoleh hasil pemerataan yang terbaik denganmenggunakan indikator Coefficient of Variation, Williamson Index, dan Theil Index agartujuan DAU meminimalkan ketimpangan fiskal tercapai.Evaluasi untuk perkembangan DAU selanjutnya, Pemerintah Pusat dapat memberikansosialisasi yang lebih komprehensif kepada seluruh stake holder terutama pemerintahdaerah tentang urgensi DAU sebagai instrumen untuk meminimalkan horizontalimbalance, serta formulasi yang lebih pro-poor (keberpihakan kepada daerah miskin/marginal). Adapun evaluasi terhadap perkembangan DAU adalah sebagai berikut:NK dan RAPBN 2008V-47