Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2008Bab IVpeningkatan kualitas pelayanan di bidang: investasi, perpajakan dan kepabeanan, Samsat,pengadaan barang dan jasa pemerintah/publik.Sementara itu, untuk reformasi birokrasi, akan diupayakan menyeimbangkan antaraakuntabilitas kinerja PNS dengan remunerasi. Dalam kaitan ini, akan dilakukanpenyempurnaan sistem remunerasi PNS yang layak dan dapat mendorong peningkatankinerja, penyempurnaan sistem penilaian kinerja PNS, untuk menggantikan sistem DP3yang dinilai tidak akuntabel, dan penyempurnaan UU Nomor 43 Tahun 1999. Disampingitu, juga akan dilakukan penyusunan pedoman penerapan sistem manajemen kinerjauntuk instansi pemerintah, penyusunan sistem pengawasan pemerintah, dan penataankelembagaan quasi birokrasi dan kelembagaan birokrasi.Sasaran pokok yang akan dicapai dalam prioritas pemberantasan korupsi dan percepatanpelaksanaan reformasi birokrasi adalah: (i) menurunnya tindak pidana korupsi yangtercermin dari tumbuhnya iklim takut korupsi; meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi(IPK) terhadap Indonesia; dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalampemberantasan korupsi; serta (ii) meningkatnya kinerja birokrasi pemerintahan dalammendukung pelaksanaan pembangunan di bidang-bidang lainnya, yang antara lainditandai dengan makin efisien dan efektifnya penggunaan anggaran; berkurangnyapenyalahgunaan kewenangan (KKN) di lingkungan birokrasi pemerintah; danmeningkatnya kinerja birokrasi, antara lain dalam memberikan pelayanan publik yangdidukung sistem pengelolaan dokumen/arsip negara berbasis teknologi informasi dankomunikasi (TIK).Penjelasan lebih detail mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam tahun2008 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalamkaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasibirokrasi dapat diikuti dalam uraian mengenai belanja pemerintah pusat menurutorganisasi.4.3.3.2. Prioritas Penguatan Kemampuan Pertahanan danPemantapan Keamanan Dalam NegeriDalam kaitannya dengan upaya penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapankeamanan dalam negeri, prioritas akan ditekankan pada peningkatan kemampuanmenghadapi ancaman pertahanan dan keamanan, serta pemantapan kondisi keamanandalam negeri, dengan fokus : (i) peningkatan kemampuan alutsista TNI dan alut Polriserta peningkatan peran industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhanalutsista, dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.816,1 miliar; (ii) pengembanganprofesionalitas dan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI dan anggota Polri, denganalokasi anggaran sebesar Rp220,2 miliar; (iii) pengamanan batas negara pada sekitarpulau-pulau kecil terluar dan wilayah-wilayah perbatasan, dengan alokasi anggaransebesar Rp499,0 miliar; (iv) penanggulangan dan pencegahan gangguan keamanan laut,dengan alokasi anggaran sebesar Rp287,2 miliar; (v) pencegahan dan pemberantasannarkoba dan kejahatan transnasional lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp263,1miliar; (vi) penyelesaian dan pencegahan konflik, dengan alokasi anggaran sebesarRp231,6 miliar; (vii) penanggulangan dan pencegahan tindakan terorisme sertapeningkatan kerjasama internasional dalam penanggulangan dan pencegahan tindakanNK dan RAPBN 2008IV-37