Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab Vkeadaaan tertentu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menjalankan anggaransurplus atau defisit sesuai dengan kondisi keuangan negara/daerah dan keadaanperekonomian yang dihadapi pemerintah pusat/ pemerintah daerah. Dalam hal APBNdiperkirakan surplus, pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplusanggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian pula dalam hal APBD diperkirakansurplus, ditetapkan penggunaan surplus anggaran dalam peraturan daerah tentang APBD.Selanjutnya apabila APBN diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untukmenutup defisit tersebut dalam UU tentang APBN. Demikian pula dalam hal APBDdiperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebutdalam peraturan daerah tentang APBD. Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal,pemerintah, perlu melakukan pengendalian terhadap jumlah kumulatif defisit APBN danAPBD, serta jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah agartidak menimbulkan beban yang berat bagi keuangan negaraDefisit APBN dipengaruhi oleh kebijakan belanja negara dan target-target pendapatan negarayang dapat dipungut oleh negara. Demikian pula defisit APBD dipengaruhi oleh kebijakanbelanja daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat diperoleh oleh daerah.Kebijakan fiskal melalui defisit anggaran berperan untuk mempengaruhi aggregate demand,dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah, terutama investasi untuk infrastuktur,sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian apabila defisit terlalubesar, dalam rangka untuk mengejar pertumbuhan, akan berdampak pada kemungkinanmasuk dalam jebakan utang (debt trap) yang meningkatkan risiko kestabilan keuangannegara, serta dapat meningkatkan laju inflasi yang terlalu tinggi. Oleh karena dalam rangkamenjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara (APBN dan APBD), makapemerintah perlu menetapkan kebijakan pengendalian konsolidasi defisit APBN dan APBD.Konsolidasi defisit APBN dan APBD merupakan kebijakan pemerintah untuk menentukanarah pengelolaan keuangan negara. Ke depan, apabila pemerintah pusat mengambil posisikebijakan ekspansi yang ditandai dengan defisit APBN, hendaknya secara konsolidasi (APBNdan APBD) juga menunjukkan sinyal ekspansi. Selanjutnya, kebijakan APBD yang diambiloleh pemerintah daerah dapat mengambil posisi defisit sebagai sinyal ekspansi gunamendukung kebijakan nasional. Namun demikian, kebijakan konsolidasi defisit APBN danAPBD tetap memperhatikan batas aman tingkat inflasi dan kesinambungan fiskal nasionaldan daerah.5.4. Kebijakan Alokasi Anggaran Belanja ke Daerah Tahun2008Kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yangdiimplementasikan dalam alokasi anggaran belanja ke daerah dalam APBN, merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan fiskal secara nasional. Sehubungan dengan itu,kebijakan alokasi belanja ke daerah dalam tahun 2008 tetap diarahkan untuk mendukungprogram/kegiatan prioritas nasional, dengan tetap menjaga konsistensi dan keberlanjutanpelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yangluas, nyata, dan bertanggung jawab.NK dan RAPBN 2008V-61