Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2008pertahanan nasional di tingkat regional terus mengalami kemerosotan, dengan posisisaat ini berada dalam kekuatan nomor 4 di Asia Tenggara, atau sejajar dengan negarayang skala dan kompleksitas ancaman dan gangguannya sangat rendah. Kondisi tersebutdiperburuk oleh kesiapan alutsista yang secara rata-rata hanya mencapai 45 persen dariyang dimiliki.Selanjutnya, tindak kejahatan transnasional di wilayah yurisdiksi laut dan wilayahwilayahperbatasan masih cukup tinggi, seperti narkoba, illegal logging, illegal fishing,penyelundupan manusia atau senjata. Di samping itu, masih adanya beberapa kelompokmasyarakat yang memberikan pemahaman sempit terhadap doktrin ideologi, keagamaandan kurangnya penghargaan terhadap pluralitas menyebabkan konflik yang bernuansasuku, ras, dan agama masih sering mengemuka. Hal ini terutama terjadi di daerahdaerahrawan konflik seperti Poso, Palu, Maluku, dan sebagainya. Belum tuntasnyapenanganan pelaku dan jaringan terorisme yang beroperasi di Indonesia, serta belummeredanya aksi-aksi terorisme skala regional maupun global berpeluang meningkatkanaksi-aksi terorisme di dalam negeri.Dengan demikian, tantangan yang dihadapi untuk memecahkan berbagai permasalahansebagaimana diuraikan di atas adalah: (i) meningkatkan kemampuan pertahanan dankeamanan secara lebih optimal dalam menghadapi ancaman pertahanan dan keamanan,termasuk dalam hal memberikan dukungan pencegahan dan penanggulangan terorisme;(ii) menangani tindak kejahatan transnasional di wilayah yurisdiksi laut dan wilayahwilayahperbatasan yang relatif masih cukup tinggi; (iii) membina dan meningkatkanpemahaman terhadap doktrin idiologi, keagamaan dan penghargaan pluralitas terhadapkelompok masyarakat yang cenderung radikal; (iv) menuntaskan penanganan pelakudan jaringan terorisme yang beroperasi di Indonesia; serta (v) meningkatkan kerjasamaglobal dalam menangani aksi-aksi terorisme skala regional maupun global.4.2.3. Agenda Adil dan DemokratisSasaran-sasaran Pokok Agenda Adil dan Demokratis dalam RPJM Tahun2004 - 2009Sebagaimana digariskan dalam RPJMN Tahun 2004-2009, ada 5 (lima) sasaran pokokdalam agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Pertama, meningkatnyakeadilan dan penegakan hukum, yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yangadil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan danpenghormatan terhadap hak asasi manusia; terjaminnya konsistensi seluruh peraturanperundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya memulihkankembali kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum. Prioritas penegakan hukumdiberikan pada pemberantasan korupsi dengan menindak pelaku tindak pidana korupsibeserta pengembalian uang hasil korupsi kepada negara, pencegahan danpenanggulangan terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan obat terlarang. Khususdalam upaya pemberantasan korupsi, perhatian diberikan pada upaya untukmeningkatkan pemberdayaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) danPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor), serta pemberdayaan KomisiIV-22 NK dan RAPBN 2008