Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

More documents

Recommendations

Info

Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal(vi) Mempersiapkan segala regulasi dalam rangka pemenuhan persyaratan hukum(governance) yang diperlukan untuk aset Negara yang diserahkelolakan ke PT PPA.Dengan usaha-usaha tersebut di atas, yang ditunjang oleh iklim makro ekonomi yang lebihkondusif serta dukungan dari pemerintah dan DPR, sebagaimana dapat dilihat pada TabelVI.6, PT PPA dapat mencapai hasil yang lebih baik dibanding dengan target awal.Tabel VI.6Pencapaian Perolehan Hasil Pengelolaan Aset (HPA) per Jenis Aset Tahun2004 - 2007 (Juni 2007)No. Uraian 2004 2005 2006 2007 Total1. Aset Saham Bank 6.596.473 6.541.243 2.283.202 - 15.420.9182. Saham Non Bank - 16.133 14.673 9 30.8153. Aset Surat Berharga - 428 - - 4284. Aset Saham & Kredit 5.497 63.562 32.550 488.628 590.2375. Aset Hak Tagih 43.720 21.887 517.147 646.806 1.229.5606. Aset Properti - - - 985 985Total 6.645.690 6.643.253 2.847.572 1.136.428 17.272.943Sumber: PT Perusahaan Pengelola AsetPembiayaan Melalui Privatisasi BUMNSumber pembiayaan selama ini juga berasal dari hasil privatisasi BUMN. BerdasarkanUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, pengertian privatisasi adalahpenjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangkameningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara danmasyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Sebagian dari danayang diperoleh dari privatisasi (melalui divestasi) digunakan sebagai salah satu sumberpembiayaan APBN.Jumlah pembiayaan melalui privatisasi BUMN diperhitungkan dan dicatat secara neto, yangmerupakan selisih antara hasil penjualan saham negara di suatu BUMN dan penyertaanmodal negara (PMN) di BUMN lainnya. Perhitungan dan pencatatan secara neto tersebutmerupakan salah satu upaya untuk menerapkan konsep kebijakan penyehatan BUMN secaramenyeluruh dan terintegrasi, dimana penambahan penyertaan modal negara untukmeningkatkan kinerja suatu BUMN dibiayai dari hasil privatisasi BUMN yang lain. Dengandemikian, privatisasi BUMN dilakukan dengan memperhatikan kepentingan jangka panjangPemerintah untuk mengembangkan BUMN sebagai entitas bisnis yang sehat dengan tatakelola yang baik (well-governed), sehingga dapat berperan sebagai agent of developmentsecara optimal.VI-8 NK dan RAPBN 2008
Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko FiskalBab VISejalan dengan itu, kebijakan utama dalam meningkatkan kinerja BUMN difokuskan padaprofitisasi, restrukturisasi, dan privatisasi. Melalui restrukturisasi (baik keuangan maupunorganisasi) diharapkan BUMN lebih berdaya guna dalam mengoptimalkan peranannya danmampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yangsemakin terbuka dan kompetitif. Privatisasi sebagai salah satu bentuk restrukturisasi,dilakukan bukan hanya dalam rangka memperolah dana segar, melainkan juga untukmenumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahanpengurusan dan pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.Privatisasi tidak lagi diartikan secara sempit sebagai penjualan saham pemerintah sematake pihak non-pemerintah, tetapi dilakukan sebagai upaya untuk mencapai beberapa sasaransekaligus, termasuk di dalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan,perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dankompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebarankepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik (privatisasi diupayakandilakukan melalui Initial Public Offering/IPO).Dalam periode 1991-2006, upaya privatisasi BUMN telah menghasilkan Rp19,4 triliun melaluiInitial Public Offering (IPO), Rp2,7 triliun dan USD 1 miliar melalui Strategic Sale (SS),Rp13,3 miliar melalui placement, Rp179,7 miliar melalui Secondary Offering (SO), danRp125 miliar melalui Employee Management Buy Out (EMBO).Program privatisasi tahun 2007 telah mendapatkan arahan dari Komite Privatisasimelalui Kep-03/M.EKON/01/2007 tanggal 31 Januari 2007 menyetujui untukmelakukan privatisasi terhadap 9 BUMN, antara lain dari sektor pekerjaan umum,industri, dan keuangan, dengan kepemilikan negara mayoritas dan 6 perusahaan dengankepemilikan negara minoritas, serta menunda untuk dilakukannya kajian/restrukturisasiterhadap 9 BUMN lainnya. Terhadap hal tersebut, Menteri Keuangan telah memberikanrekomendasi atas Program Tahunan Privatisasi tahun 2007. Privatisasi BUMN yangtelah disetujui DPR RI adalah PT BNI Tbk, PT Jasa Marga, dan PT Wijaya Karya.Sedangkan, sisanya masih menunggu konsultasi dan persetujuan dari DPR RI.Privatisasi tahun 2008 lebih diutamakan untuk mendukung pengembangan perusahaandengan metode utama melalui penawaran umum di pasar modal. Privatisasi di luarpenawaran lewat pasar modal akan dilakukan secara sangat selektif dan hati-hati, terutamauntuk BUMN yang pendanaannya tidak dapat diperoleh/dipenuhi dari pasar modal dan/atau Pemerintah, serta memerlukan peningkatan kompetensi teknis, manajemen, danpemasaran, serta untuk perusahaan dengan porsi kepemilikan negara minoritas.Dukungan InfrastrukturSelanjutnya pembiayaan anggaran juga memperhitungkan komponen investasi Pemerintahyang meliputi (i) Dana Investasi Dukungan Infrastruktur yang merupakan dana investasidalam bentuk guarantee fund atas pelaksanaan investasi Pemerintah di bidang infrastruktur,serta pembiayaan lainnya yang diperlukan untuk dukungan infrastruktur dan (ii) DanaInvestasi Non Infrastruktur yang merupakan dana investasi yang akan dilaksanakan dalamNK dan RAPBN 2008VI-9
Page 1 and 2:
NOTA KEUANGANDANRANCANGAN ANGGARANP
Page 3 and 4:
Daftar IsiHalaman2.3.4.3. Peningkat
Page 6 and 7:
Daftar IsiBAB VI5.4.4. Dampak Kebij
Page 8 and 9:
Daftar TabelDAFTAR TABELTabel II.1
Page 10 and 11:
Daftar TabelHalamanTabel V.13Tabel
Page 12 and 13:
Daftar GrafikDAFTAR GRAFIKHalamanGr
Page 14 and 15:
Daftar GrafikHalamanGrafik III.23 T
Page 16 and 17:
Daftar BoksDAFTAR BOKSHalamanBoks I
Page 18 and 19:
PendahuluanBab IBAB IPENDAHULUAN1.1
Page 20 and 21:
PendahuluanBab IDampak dari kebijak
Page 22 and 23:
PendahuluanBab Imodal pemerintah, s
Page 24 and 25:
PendahuluanBab Iekonomi di negara-n
Page 26 and 27:
Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Pendapatan NegaraBab IIIBAB IIIPEND
Page 90 and 91:
Pendapatan NegaraBab III15. Penerbi
Page 92 and 93:
Pendapatan NegaraBab IIIUraianTabel
Page 94 and 95:
Pendapatan NegaraBab IIIkomunikasi
Page 96 and 97:
Pendapatan NegaraBab IIITabel III.
Page 98 and 99:
Pendapatan NegaraBab IIIpersentase3
Page 100 and 101:
Pendapatan NegaraBab IIITabel III.6
Page 102 and 103:
Pendapatan NegaraBab IIIBoks III .2
Page 104 and 105:
Pendapatan NegaraBab IIIPada tangga
Page 106 and 107:
Pendapatan NegaraBab IIIAgung terha
Page 108 and 109:
Pendapatan NegaraBab IIIURAIANTabel
Page 110 and 111:
Pendapatan NegaraBab IIIGrafik III.
Page 112 and 113:
Pendapatan NegaraBab IIITingginya p
Page 114 and 115:
Pendapatan NegaraBab IIIpenerimaan
Page 116 and 117:
Pendapatan NegaraBab III3. PNBP Dep
Page 118 and 119:
Pendapatan NegaraBab III6. PNBP Dep
Page 120 and 121:
Pendapatan NegaraBab IIIkenavigasia
Page 122 and 123:
Pendapatan NegaraBab III3.3.2. Perk
Page 124 and 125:
Pendapatan NegaraBab IIIakan mening
Page 126 and 127:
Pendapatan NegaraBab IIIamandemen t
Page 128 and 129:
Pendapatan NegaraBab IIITabel III.1
Page 130 and 131:
Pendapatan NegaraBab IIIPerindustri
Page 132 and 133:
Pendapatan NegaraBab IIIpenerimaan
Page 134 and 135:
Pendapatan NegaraBab IIIPenerimaan
Page 136 and 137:
Pendapatan NegaraBab IIIyang diperk
Page 138 and 139:
Pendapatan NegaraBab IIIPenerimaan
Page 140 and 141:
Pendapatan NegaraBab IIIperhitungan
Page 142 and 143:
Pendapatan NegaraBab IIIIndonesia j
Page 144 and 145:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263: Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
Page 306 and 307: Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
Page 362 and 363:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
Page 364 and 365:
Page 366 and 367:
Page 368 and 369:
Page 370 and 371:
Page 372 and 373:
Page 374 and 375:
Page 376 and 377:
Page 378 and 379:
Page 380 and 381:
Page 382 and 383:
Page 384 and 385:
Page 386 and 387:
Lampiran 1Lampiran 1RINGKASAN ANGGA
Page 388 and 389:
Lampiran 3Lampiran 3PENERIMAAN NEGA
Page 390 and 391:
Lampiran 5Lampiran 5BELANJA PEMERIN
Page 392 and 393:
Lampiran 6KODE ORGANISASI JUMLAH(1)
Page 394 and 395:
Page 396 and 397:
Page 398 and 399:
Page 400 and 401:
Page 402 and 403:
Page 404 and 405:
Page 406 and 407:
Lampiran 7KODE FUNGSI/SUB FUNGSI JU
Page 408:
Lampiran 9Lampiran 9PEMBIAYAAN DEFI
show all

Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?