Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Pendapatan NegaraBab IIIamandemen terhadap Undang-Undang tentang PPN dan PPnBM yang diharapkan sudahdapat diberlakukan pada tahun 2008 sehingga dapat mempengaruhi penerimaan PPNdan PPnBM tahun 2008.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Penerimaan PBB dalam RAPBN tahun 2008 direncanakan sebesar Rp24,2 triliun (0,6persen PDB). Apabila dibandingkan dengan sasaran penerimaan PBB yang ditetapkandalam RAPBN-P tahun 2007 sebesar Rp22,0 triliun atau 0,6 persen terhadap PDB, makajumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2,1 triliun atau 9,7 persen.Peningkatan rencana penerimaan PBB dalam tahun 2008 tersebut terutama berkaitandengan lebih baiknya kondisi perekonomian nasional dalam tahun 2008 jikadibandingkan dengan kondisi perekonomian dalam tahun 2007, sebagaimana terlihatdari lebih tingginya asumsi perkiraan pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2008.Selain itu, rencana penerimaan PBB tahun 2008 juga dipengaruhi oleh langkah-langkahpenyempurnaan terhadap sistem dan berbagai kebijakan pembaharuan administrasi PBByang secara terus menerus dilakukan, seperti: (i) integrasi database Pajak Bumi danBangunan ke database nasional; (ii) pembangunan Data Processing Center (DPC); dan(iii) pengembangan Sistem Taxpayer Account.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)Penerimaan BPHTB dalam tahun 2008 direncanakan sebesar Rp4,9 triliun atau 0,1 persenterhadap PDB. Jumlah ini, berarti mengalami peningkatan sebesar Rp0,9 triliun atau22,4 persen bila dibandingkan dengan sasaran penerimaan BPHTB dalam RAPBN-Ptahun 2007 sebesar Rp4,0 triliun (0,1 persen PDB). Peningkatan rencana penerimaanBPHTB tahun 2008 tersebut berkaitan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yangberpengaruh terhadap peningkatan transaksi di bidang properti.CukaiAsumsi prediksi penerimaan cukai tahun 2008 dibuat dengan mempertimbangkanpertumbuhan ekonomi, elastisitas permintaan terhadap kenaikan harga dan kebijakanyang ditetapkan atas Harga Jual Eceran (HJE) dan Tarif. Sasaran penerimaan cukaitahun 2008 berdasarkan data empiris pertumbuhan nominal produksi BKC khususnyaproduksi hasil tembakau sebesar 4,5 persen dan diasumsikan tidak ada beban tambahandalam bentuk tarif atau harga jual eceran.Dengan mengasumsikan kebijakan tersebut, maka penerimaan cukai sangat bergantungpada produksi barang kena cukai. Oleh karena itu untuk mencapai target cukai yangditetapkan perlu dilakukan langkah–langkah administratif (administrative measure) dibidang cukai diantaranya dengan: (i) bersama aparat pemerintah daerah penghasil cukaitembakau melakukan sosialisasi dan pemberantasan barang kena cukai ilegal sesuaidengan amanat perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995; (ii) melakukanlangkah penyempurnaan sistem penagihan hutang cukai, kekurangan cukai dan sanksiadministratif berupa denda dengan menambah skema pembayaran secara angsuran tanpaNK dan RAPBN 2008III-39