Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VKebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerahdituangkan dalam program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi NAD,dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antarkabupaten/kotayang dijadikan dasar dalam pemanfaatan dana otonomi khusus. Penggunaan danaotonomi khusus diatur lebih lanjut dalam Qonun, dan pengelolaannya diadministrasikanoleh pemerintah Provinsi NAD.Guna mendukung kebijakan otonomi khusus, maka alokasi dana otonomi khusus dalamRancangan APBN tahun 2008 direncanakan mencapai Rp8.062,3 miliar (0,2 persenterhadap PDB). Jumlah ini, berarti mengalami peningkatan sebesar Rp4.016,6 miliar(99,3 persen) apabila dibandingkan dengan perkiraan realisasi dana otonomi khusus yangdiperkirakan dalam RAPBN-P tahun 2007 sebesar Rp4.045,7 miliar. Alokasi danaotonomi khusus tahun 2008 tersebut terdiri dari:(a) alokasi dana otonomi khusus bagi provinsi Papua sebesar Rp4.531,15 miliar, yangmeliputi: (i) penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otsus sebesar Rp3.531,15miliar, dan (ii) dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp1.000,0miliar.(b) alokasi dana otonomi khusus bagi provinsi NAD sebesar Rp3.531,15 miliar.Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana otonomi khususguna mengejar ketertinggalan wilayah Papua dalam pemenuhan pelayanan kesehatan,pendidikan, serta infrastruktur, selain diperlukan adanya pengawasan yang semakinoptimal, juga diperlukan adanya fasilitasi dari Pemerintah untuk memberikan guidancedalam penggunaan dana otonomi khusus.Dana PenyesuaianDalam RAPBN tahun 2008, dana penyesuaian dianggarkan sebesar Rp1.471,7 miliar,yang terdiri dari dana penyesuaian kependidikan Rp1.200,0 miliar, dan dana penyesuaianDAU Rp271,7 miliar. Dana penyesuaian kependidikan tersebut dialokasikan untukmendanai kebutuhan tunjangan kependidikan sebagai amanat dari UU Nomor 14 Tahun2005 tentang Guru dan Dosen. Sementara itu, dana penyesuaian DAU dialokasikan untukmenutup DAU bagi daerah yang mengalami penurunan DAU sebesar 75 persen ataulebih dibandingkan dengan DAU tahun 2007 di luar dana penyesuaian.Perbandingan belanja ke daerah dalam RAPBN-P 2007 dan RAPBN 2008, dapat dilihatpada Tabel V.19.5.4.3. Batas Maksimal Defisit APBD Setiap DaerahAPBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.Hal ini berarti, bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerahdan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemungutan semuapenerimaan daerah dilakukan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD,dan semua pengeluaran daerah serta ikatan yang membebani daerah dalam rangkapelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalamAPBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan danpengawasan keuangan daerah.V-68 NK dan RAPBN 2008