Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VKebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerahjumlah hibah, sumber hibah, penerima hibah, persyaratan hibah, tata cara pencairan/penyaluran hibah, tata cara penggunaan hibah, tata cara pelaporan dan pemantauan hibah,hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah, dan sanksi.Salinan NPHD dan NPPH yang telah ditandatangani disampaikan kepada Badan PemeriksaKeuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, kementerian/lembaga terkait serta PPLNdan/atau PHLN. NPPH merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari NPHLN atauNPPLN, dan berlaku efektif setelah persyaratan dalam NPHLN atau NPPLN dipenuhi.Berdasarkan NPHD atau NPPH, jumlah hibah baik yang bersumber dari penerusan pinjamandan/atau hibah luar negeri tersebut selanjutnya dituangkan dalam dokumen pelaksanaananggaran daerah dan oleh daerah dicatat sebagai penerimaan hibah pada pendapatan hibahdalam kelompok lain-lain pendapatan yang sah pada APBD. Pertanggungjawabanpengelolaan hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada APBD.Namun dalam pelaksanaannya, hibah kepada daerah yang berjalan selama ini dikeloladalam bagian anggaran kementerian/lembaga (BA K/L) terkait, daerah diminta untukmenyediakan dana pendamping dan menandatangani NPPH. Mekanisme dalam BA K/Lpada prinsipnya harus dibiayai seluruhnya oleh pemerintah dari APBN dan tidak mengenaladanya dana pendamping dari daerah pada APBD, serta tidak memerlukan penandatangananNPPH antara pemerintah dengan pemerintah daerah.Dalam rangka implementasi hibah kepada daerah, sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku perlu diupayakan pengalihan bagian anggaran dari bagian anggaran(BA) kementerian/lembaga ke anggaran pembiayaan dan perhitungan (APP). Dalam PMKNomor 102 Tahun 2006 tentang Pentunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan RevisiDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007, terdapat bagian anggaranuntuk menampung penerusan pinjaman sebagai hibah, baik hibah kepada daerah maupunhibah kepada institusi lain.Bagian anggaran tersebut termasuk dalam bagian anggaran (BA) perhitungan danpembiayaan (APP) baik untuk belanja pemerintah pusat maupun untuk belanja ke daerah,termasuk di dalamnya memuat bagian anggaran untuk hibah kepada daerah. Untuk itu,perlu ditetapkan bagian anggaran yang akan menampung komponen hibah kepada daerahsebagai bagian dari APP belanja daerah.Terhadap kegiatan yang akan datang dan kegiatan yang sedang berjalan yang sumberpembiayannya berasal dari pinjaman luar negeri dan kemudian diterushibahkan kepadadaerah perlu dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, mengingat kegiatantersebut sebagian besar merupakan kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan daerahyang seharusnya dibiayai melalui mekanisme keuangan daerah pada APBD.5.3.7. Performance Based Budgeting dan Medium TermBudgeting pada APBDPenerapan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) diperlukanuntuk mendukung pencapaian tujuan utama desentralisasi, yaitu meningkatkan kualitaspelayanan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penganggaran berbasisV-58 NK dan RAPBN 2008