Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko FiskalBab VITabel VI. 3Kontribusi RDI ke APBN 2004 - 2008(miliar rupiah)TAHUNNoUraian2004 2005 2006 2007*2008**ABPenerimaan PNBP LainnyaTotal Setoran dalam rangka pelunasan piutang 10.290,9 8.000,0 7.378,0 7.850,0 4.829,0Pembiayaan Dalam NegeriPembiayaan Anggaran dari Rekening RDI (keRekening BUN) 11.999,3 7.150,0 2.000,0 2.000,0 300,0*) Sesuai Undang-Undang Nomor 18/2006 Tentang APBN 2007Penggunaan saldo rekening RDI untuk pembiayaan defisit dilakukan sejak tahun 2004,dan dari tahun ke tahun menunjukan kecenderungan yang menurun, seiring denganpenurunan keseluruhan saldo RDI. Pada tahun 2004 saldo rekening RDI yang digunakanuntuk pembiayaan defisit sebesar Rp11,99 triliun atau 55,0 persen terhadap posisi saldo awaltahun. Pada tahun selanjutnya, penggunaan rekening RDI untuk pembiayaan defisit APBNberturut-turut mencapai Rp7,15 triliun atau 58,4 persen terhadap saldo awal tahun 2005,dan Rp2,00 triliun atau 34,9 persen terhadap saldo awal tahun 2006, serta Rp2,00 triliunatau 46,9 persen terhadap saldo awal tahun 2007. Pada tahun 2008, penggunaan saldorekening RDI untuk pembiayaan APBN sebesar Rp300,0 miliar.Tabel VI.4PENERIMAAN DAN PENGELUARANRDI – RPD , TAHUN 2007 – 2008(miliar rupiah)APBN ProyeksiURAIAN2007* 2008A. Penerimaan6.307,3 5.508,0I Penerimaan Pengembalian Pinjaman yang1.224,2 967,2bersumber dari RDIII Penerimaan Pengembalian Pinjaman yang73,8 19,5bersumber Pinjaman Pembangunan DaerahIII Penerimaan Pengembalian Pinjaman yang5.009,3 4.521,3bersumber dari Subsidiary Loan Agreement(SLA)B. Pengeluaran457,3 641,7I Pengeluaran RDI434,7 535,7a. Pemberian /pencairanPinjaman RDI 356,4 467,4b. Pencairan Jasa Bank SLA78,3 68,3II Pemberian / Pencairan Pinjaman RPD22,5 106,0C. Surplus / Net (A - B)5.850,0 4.866,3D. Perkiraan Saldo Lebih TahunSebelumnya 2.000,0 262,7E. Setoran ke APBN dalam rangka PNBP7.850,0 4.829,0F. Setoran Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri dariRekening RDI 2.000,0 300,0G. Total Setoran (E + F)9.850,0 5.129,0*) Sesuai Undang-Undang Nomor 18/2006 Tentang APBN 2007Pengelolaan PenerusanPinjamanPengelolaan penerusan pinjamanyang bersumber dari pinjaman luarnegeri dilakukan denganmemperhatikan prioritaspembangunan berdasarkan rencanapembangunan jangka menengah.Sebagai pedoman dalam melakukanpenerusan pinjaman telah ditetapkanPeraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 2006 tentang Tata CaraPengadaan pinjaman dan/atauPenerimaan Hibah serta PenerusanPinjaman. Dalam PeraturanPemerintah Nomor 2 Tahun 2006tersebut ditegaskan bahwa yangberhak menerima penerusanpinjaman yaitu BUMN dan Pemda.Selanjutnya untuk khusus untukmengatur tata cara pemberianNK dan RAPBN 2008VI-5