Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko FiskalRp1,97 triliun tersebut, Pemerintah mulai tahun 2005 mencicil sebesar Rp250,18 milyar pertahun.6.3.6. Desentralisasi FiskalKebijakan desentralisasi fiskal juga mempunyai potensi risiko fiskal baik untuk tahun 2008maupun dalam waktu ke depan. Risiko tersebut antara lain bersumber dari pemekarandaerah. Kebijakan pemekaran daerah yang tidak memperhatikan kemampuan fiskal daerahyang dimekarkan menyebabkan porsi DAU daerah yang tidak dimekarkan akan berkurang,karena dari porsi 100 persen DAU dibagi ke lebih banyak daerah yang mendapatkannya.Hal ini dapat menyebabkan celah fiskal di beberapa daerah akan bertambah sehingga dapatmenimbulkan permintaan tambahan DAU yang lebih besar untuk menutupinya melaluikenaikan persentase DAU dari penerimaan dalam negeri bersih APBN.Tabel VI.21 menggambarkan jumlah Daerah Tingkat II yang terbentuk pada tahun 2001-2007.Tabel VI.21Pembentukan Daerah Tingkat IITahunPembentukan DaerahTingkat II2001 122002 372003 252004 242005 02006 02007 17Sumber: Departemen Dalam Negeri (data diolah)Risiko fiskal lain dari desentralisasi fiskal dapat timbul bila pengalokasian DAU didasarkanpada realisasi, khususnya bila realisasi pendapatan dalam negeri bersih lebih kecil dari yangditetapkan dalam APBN. Selama ini, sesuai dengan perundangan yang berlaku, realisasiDAU berdasarkan penetapan dalam APBN. Dalam pelaksanaan APBN penerimaan dalamnegeri bersih dapat lebih kecil dari yang direncanakan dalam APBN, antara lain oleh karenaperubahan asumsi ekonomi makro dan atau tidak tercapainya target pendapatan negara(perpajakan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak).Di samping itu, risiko dari desentralisasi fiskal dapat terjadi bila kebijakan penghapusanDAU penyesuaian (hold harmless) dalam tahun 2008 tidak dapat dijalankan dengan konsistenVI-74 NK dan RAPBN 2008