Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko FiskalBab VITotal nilai kontribusi BUMN pada tahun 2006 mengalami peningkatan yang cukup signifikandengan nilai total sebesar Rp68,80 triliun. Kontribusi yang paling signifikan adalah setorandividen sebesar Rp21,40 triliun atau meningkat 40 persen dari tahun 2005. Sedangkankontribusi BUMN dari sektor pajak mencapai Rp45,3 triliun atau meningkat 15,5 persendari tahun 2005.Meskipun kontribusi BUMN kepada APBN secara total meningkat, namun masih adabeberapa BUMN yang mengalami kerugian. Pada tahun 2004, BUMN yang mengalamikerugian berjumlah 29 perusahaan dengan nilai kerugian sebesar Rp5,93 triliun, sementarapada tahun 2005 terdapat 32 BUMN yang merugi dengan nilai kerugian mencapai Rp6,85triliun. Untuk tahun 2006, diperkirakan masih terdapat 33 BUMN yang mengalami kerugiandengan nilai kerugian sekitar Rp3,37 triliun. Di antara 33 BUMN yang merugi tersebut terdapat3 BUMN yang termasuk dalam 20 BUMN terbesar, yaitu PT PLN (rugi Rp1,93 triliun), PTGaruda Indonesia (rugi Rp191,87 miliar), dan PT Krakatau Steel (rugi Rp135,06 miliar).BUMN dapat membebani APBN apabila Pemerintah diharuskan menambah PMN, terutamadalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usahaBUMN. Sejak tahun 2004 sampai dengan 2007 nilai PMN berfluktuasi dengankecenderungan mengalami peningkatan seperti terlihat pada Grafik VI.12.Grafik VI.12PMN BUMN 2004-2007Rp juta3.000.0002.500.0002.000.0001.500.0001.000.000500.000-2004 2005 2006 2007Nilai 232.581 1.204.384 1.972.000 2.700.000Pada tahun 2007, direncanakanpenambahan PMN diberikankepada 9 BUMN dengan total nilaisebesar Rp2,70 triliun. Dari nilaitersebut, Rp1,30 triliun telahmasuk dalam APBN Tahun 2007untuk diberikan kepada 8 BUMNdan Rp1,40 triliun diperuntukkanbagi PT Askrindo dan PerumSarana Pengembangan Usaha(SPU).Sumber: Kementerian Negara BUMN (data diolah)Untuk tahun 2008, Kementerian Negara BUMN telah menerima usulan penambahan PMNdari 15 BUMN dengan total nilai Rp5,94 triliun dan US$43,18 juta. Namun, di dalam RAPBNTahun 2008, tidak dianggarkan adanya penambahan PMN.6.3.4.2. Public Service Obligation (PSO)Kewajiban pelayanan umum atau public service obligation (PSO) merupakan amanat dariPasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara bertanggung jawab terhadap penyediaanfasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. SebagaiNK dan RAPBN 2008VI-65