Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2008Bab IVDengan memperhatikan arah kebijakan tersebut, alokasi pendanaan pembangunan padaK/L diutamakan untuk melaksanakan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional.Dengan pendekatan seperti yang diuraikan di atas, maka tidak setiap prioritaspembangunan akan mendapatkan alokasi pendanaan yang setara. Pertama, karena adaprioritas pembangunan yang lebih mengedepankan kerangka regulasi, sehingga danayang diperlukan relatif lebih kecil karena satuan biaya yang relatif lebih rendahdibandingkan kegiatan yang lain. Secara umum, satuan biaya yang terkait denganpenyediaan sarana dan prasarana akan membutuhkan dana yang lebih besardibandingkan yang lain. Kedua, karena penentuan sasaran/output yang akan berimplikasipada kenaikan belanja disesuaikan dengan kapasitas untuk mengimplementasikanprogram-program pembangunan. Sebagai contoh, untuk program-program yang relatifbaru, penetapan sasaran/output dilakukan dalam jangka menengah dengan memberikankesempatan untuk memantapkan kemampuan pelaksanaan pada tahun-tahun awal.Untuk program-program yang sudah berjalan, tetap perlu mempertimbangkankemampuan K/L dalam melaksanakan kegiatan yang diperluas cakupan sasaran/outputnya. Pendekatan ini sesuai dengan arah pelaksanaan perencanaan danpenganggaran berbasis kinerja, serta kerangka pengeluaran jangka menengah yangmenjadi acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku (lihat Boks IV.3. Pendekatan Penganggaran BerbasisKinerja dan Boks IV.4. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah).Sesuai dengan penekanan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalamRKP 2008, maka alokasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut organisasi tahun2008, secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam tiga penekanan prioritas, yaitu:(i) alokasi anggaran K/L yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan; (ii) alokasianggaran K/L untuk mendukung peningkatan pelayanan dasar dan pemerataan, serta(iii) alokasi anggaran K/L pendukung utama. Selain dialokasikan melalui K/L, anggaranbelanja pemerintah pusat juga dialokasikan melalui non-K/L atau yang dikenal sebagaianggaran pembiayaan dan perhitungan, yang meliputi alokasi anggaran antara lain untukpembayaran bunga utang, pembayaran subsidi, pembayaran kontribusi sosial (pensiundan askes), penyediaan dana penanggulangan bencana dan belanja lain-lain.Anggaran Kementerian/Lembaga untuk Mendorong PertumbuhanKementerian/lembaga, yang sesuai dengan prioritas pembangunan dalam RKP 2008diberikan alokasi anggaran cukup besar, dan karena tugas pokok dan fungsinya, sehinggadiharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi adalah Departemen PekerjaanUmum, Departemen Perhubungan, dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral,Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DepartemenPertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Kehutanan, DepartemenPerdagangan,serta Kementerian Negara Perumahan Rakyat.Departemen Pekerjaan UmumGuna mendukung upaya untuk mewujudkan tersedianya infrastruktur yang handal,bermanfaat dan berkelanjutan, dalam RAPBN tahun 2008 bagi Departemen PekerjaanNK dan RAPBN 2008IV-41