Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VKebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahDengan tetap memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan serta berpijakpada hasil evaluasi selama implementasi tahun 2006-2007, dan mengacu pada hasilpembahasan antara DPR-RI dan pemerintah dalam rangka Pembicaraan PendahuluanPenyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2008,kebijakan belanja ke daerah pada tahun 2008 akan lebih dipertajam untuk:(i) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance),dan antardaerah (horizontal fiscal imbalance); (ii) meningkatkan kualitas pelayananpublik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;(iii) mendukung kesinambungan fiskal nasional (fiscal sustainability) dalam rangkakebijakan ekonomi makro; (iv) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggalipotensi ekonomi daerah; (v) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;serta (vi) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional denganrencana pembangunan daerah.Guna mendukung arah kebijakan belanja ke daerah tersebut, dalam RAPBN tahun 2008alokasi anggaran belanja ke daerah direncanakan Rp271.795,1 miliar atau 6,3 persenterhadap PDB. Secara nominal, jumlah tersebut berarti mengalami peningkatanRp19.257,8 miliar atau 7,6 persen dari alokasi anggaran belanja ke daerah yangdiperkirakan dalam RAPBN-P tahun 2007 sebesar Rp252.537,3 miliar.5.4.1. Dana PerimbanganDana perimbangan merupakan komponen terbesar dalam alokasi belanja ke daerah,sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaandesentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Dana perimbangan merupakan transfer danayang bersumber dari APBN ke daerah, berupa DBH, DAU, dan DAK. Pengalokasian danaperimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antarapemerintah pusat dan pemerintahan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaanpemerintahan antardaerah. Dengan demikian, dana perimbangan merupakan salah satupilar pokok desentralisasi fiskal dalam konteks transfer dana dari pemerintah pusat kepemerintahan daerah.Dalam RAPBN tahun 2008, alokasi dana perimbangan direncanakan sebesar Rp262.261,1miliar atau 6,1 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal meningkat Rp18.175,6miliar (7,4 persen) dari alokasi dana perimbangan yang diperkirakan dalam RAPBN-Ptahun 2007 sebesar Rp244.085,4 miliar. Peningkatan alokasi dana perimbangan dalamRAPBN tahun 2008 tersebut, selain dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan dalamnegeri juga diakibatkan oleh adanya peningkatan alokasi DAK.Dana Bagi Hasil (DBH)Kebijakan alokasi DBH tahun 2008 tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan yangdiatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, PP Nomor 55 Tahun 2005, UU Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentangOtonomi Khusus bagi Provinsi Papua. DBH tersebut adalah salah satu komponen danaperimbangan, yang merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaannegara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya memperhitungkanpotensi daerah penghasil (by origin).V-62 NK dan RAPBN 2008