Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VKebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah(5,4 persen). Penurunan rencana alokasi DBH SDA tahun 2008 tersebut terutamadisebabkan oleh menurunnya sasaran penerimaan SDA nonmigas, meskipun di lain pihakrencana alokasi DBH SDA migas justru mengalami peningkatan. Rencana alokasi DBHSDA tahun 2008 tersebut terdiri dari:a. Alokasi DBH migas sebesar Rp22.744,4 miliar, meliputi:(1) Alokasi DBH minyak bumi sebesar Rp12.507,9 miliar, atau naik Rp593,1 miliardari perkiraan realisasi DBH minyak bumi dalam RAPBN-P 2007;(2) Alokasi DBH gas alam sebesar Rp10236,5 miliar, atau naik Rp619,5 miliar dariperkiraan realisasi DBH gas alam dalam RAPBN-P 2007.b. Alokasi DBH nonmigas sebesar Rp5.423,3 miliar, meliputi:(1) Alokasi DBH pertambangan umum sebesar Rp3.700,9 miliar, atau turunRp2.615,1 miliar dari perkiraan realisasi DBH pertambangan umum dalamRAPBN-P 2007;(2) Alokasi DBH kehutanan sebesar Rp1.522,4 miliar, atau turun Rp198,4 miliar dariperkiraan realisasi DBH kehutanan dalam RAPBN-P 2007;(3) Alokasi DBH perikanan sebesar Rp200,0 miliar, atau sama dengan perkiraanrealisasi DBH perikanan dalam RAPBN-P 2007.Dana Alokasi Umum (DAU)Sesuai amanat Pasal 27 UU Nomor 33 Tahun 2004, jumlah keseluruhan DAU padatahun 2008 direncanakan sebesar 26 persen dari pendapatan dalam negeri (PDN) neto.PDN neto merupakan jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukanpajak dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah.Berdasarkan kesepakatan bersama antara DPR-RI dan pemerintah, dalam menetapkanbesaran DAU nasional, terdapat dua komponen PNBP yang tidak termasuk dalamperhitungan PDN neto, yaitu (i) PNBP yang telah ditentukan alokasi penggunaannya,yaitu berasal dari rencana penerimaan berkaitan dengan program Gerakan NasionalRehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) dan (ii) PNBP yang digunakan kembali olehkementerian/lembaga penghasil.Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pemerataan alokasi dana antardaerah, danmengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah, maka akan terus dilakukanlangkah-langkah untuk meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU, yangmeliputi variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, serta data alokasi dasar. Untukmengukur ekualisasi antardaerah, digunakan indikator Williamson Index dan Coefficientof Variation yang merupakan parameter standar pengukuran tingkat pemerataankemampuan keuangan antardaerah secara relatif terhadap jumlah penduduk.Berdasarkan target pendapatan dalam negeri pada RAPBN tahun 2008 sebesarRp759.324,7 miliar, dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepadadaerah sebesar Rp64.501,3 miliar, dan target penerimaan PNBP yang akan digunakanuntuk program GNRHL sebesar Rp1.101,4 miliar, serta target PNBP yang akan digunakankembali oleh kementerian/lembaga penghasil PNBP sebesar Rp14.654,1 miliar, makabesaran DAU yang akan dialokasikan ke daerah dalam tahun 2008 direncanakan sebesarRp176.557,6 miliar (4,1 persen terhadap PDB). Jumlah tersebut, berarti mengalamiV-64 NK dan RAPBN 2008