Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VKebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahImplikasi kenaikan porsi dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian,serta PAD pada APBD akan berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah, yang dapatdilihat pada peta kemampuan fiskal masing-masing daerah. Porsi DAU dalam danaperimbangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2007 porsinyadiperkirakan mencapai sebesar 65,8 persen.Dalam perumusan kebijakan DAU tersebut, mengacu kepada formula yang telahditetapkan oleh UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005 yangdiformulasikan sebagai berikut:DAU = Alokasi Dasar + Celah FiskalCelah Fiskal = Kebutuhan – Kapasitas FiskalAdapun skema formula tersebut disajikan dalam Bagan V.1.Bagan V.1 Formula DAU sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004DAUALOKASIDASARALOKASIBERDASARCELAH FISKALKEBUTUHANFISKALKAPASITASFISKALINDEKS PENDUDUKPENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)INDEKS LUAS WILAYAHDANA BAGI HASIL PAJAKBELANJAPEGAWAIPNSDINDEKS IKKDANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAMINDEKS IPMINDEKS PDRB PER KAPITAKbF = TBR (α1 IP + α2 LW + α3 IKK + α4 IPM + α5 PDRB per kapita)Distribusi alokasi DAU per provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia dari tahun 2001-2007 terus dilakukan evaluasi, dengan menggunakan parameter pemerataan keuanganantardaerah melalui pengukuran indikator, antara lain coefficient of variation (CV) danwilliamson index (WI) untuk memperoleh tingkat ekualisasi terbaik.Sementara itu, analisis implikasi desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan fiskal dapatdiformulasikan melalui penentuan proporsi komponen DAU, salah satunya denganmengurangi proporsi AD dibandingkan dengan CF, dalam rangka meningkatkan fungsiDAU sebagai tools guna meminimalkan ketimpangan fiskal antardaerah. Semakin kecilperan AD dalam formula DAU, maka semakin besar peran formula berdasarkan CFmemiliki fleksibilitas dalam mengoreksi kesenjangan fiskal antardaerah.V-18 NK dan RAPBN 2008