Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VKebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahObligasi DaerahSejak ditetapkannya UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah telah membuka peluang bagipemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman daerah yang bersumber darimasyarakat sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah. Berdasarkan sumberpinjaman daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU Nomor 33 Tahun 2004,pinjaman daerah antara lain dapat bersumber dari masyarakat. Di dalam pasal tersebutjuga ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pinjaman daerah yang bersumber darimasyarakat adalah obligasi daerah. Selanjutnya, di dalam pasal 57 ditegaskan bahwadaerah dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi sektor publik yangmenghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.Dalam PP Nomor 54 Tahun 2005 diatur ketentuan umum menyangkut prosedurpenerbitan obligasi daerah beserta pengelolaannya. Dengan telah ditetapkannya berbagaiaturan hukum sebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya pemerintah telahmemberikan peluang yang cukup luas bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkansalah satu sumber pembiayaan daerah dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat,sehingga pemanfaatan pembiayaan ini akan dapat meningkatkan kemampuan fiskaldaerah dalam pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, penerbitan obligasi daerahdiharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran agar daerah mampu lebih mandiri danprofesional dalam mengelola sumber keuangannya.Dari satu sisi, pemerintah daerah mendapatkan dana dari penerbitan obligasi daerah,namun pada sisi lain pemerintah daerah harus pula dapat meningkatkan kapasitasdaerahnya. Karena dengan diterbitkannya obligasi daerah, pemerintah daerah akanmendapat tambahan beban (kewajiban pembayaran kupon dan pokok obligasi) yangharus dianggarkan dalam APBD-nya. Apabila beban APBD tersebut semakin berat, makahal itu akan dapat berpengaruh pula terhadap kondisi fiskal nasional. Disamping itu,penerbitan obligasi daerah akan dapat memperlebar jarak kesenjangan fiskal (fiscal gap)antara daerah kaya dengan daerah miskin. Oleh karena itu, sebagai suatu hal yang barudalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penerbitan obligasi daerah masihmemerlukan perhatian serius, baik dari pemerintah pusat sendiri sebagai penentu kebijakansecara nasional maupun daerah sebagai pelaksananya. Untuk itu, pemerintah akan terusmemantau dan melakukan evaluasi dalam rangka penyempurnaan kebijakan di bidangobligasi daerah.Hibah DaerahSumber-sumber hibah daerah dapat diperoleh dari dalam negeri dan/atau luar negeri.Hibah yang bersumber dari dalam negeri bersumber dari pemerintah, pemerintah daerahlain, badan/lembaga organisasi swasta dalam negeri dan/atau kelompok masyarakat/perorangan. Sedangkan hibah yang bersumber dari luar negeri diperoleh dari lembaga/institusi internasional, pemerintah negara lain yaitu bilateral, multilateral dan negaradonor lainnya.Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 33 Tahun 2004,hibah kepada daerah dari pemerintah adalah dalam rangka hubungan keuangan antaraV-56 NK dan RAPBN 2008