Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab Vkeputusan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggarandengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan, yang bersangkutanpada tahun berikutnya yang dituangkan pada perkiraan maju.Reformasi pengelolaan keuangan daerah tersebut tidak lepas dari tujuan diberlakukannyaotonomi daerah, yaitu selain untuk peningkatan pelayanan publik, baik secara kualitatifmaupun kuantitatif, juga dalam rangka pengalokasian sumber daya yang efisien danefektif, serta penciptaan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunandaerah. Sekalipun demikian, berbagai perubahan tersebut harus tetap berpegang padaprinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu akuntabilitas, kejujuran dalammengelola keuangan publik, transparansi, dan pengendalian.5.2. Permasalahan dan Tantangan yang Dihadapi dalamPelaksanaan Desentralisasi Fiskal di IndonesiaPelaksanaan desentralisasi di Indonesia pada prinsipnya bertujuan untuk lebihmenciptakan kemandirian, demokrasi, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawabanpemerintah kepada masyarakatnya secara menyeluruh dalam wadah NKRI. Dalamkaitan itulah diperlukan dukungan ekonomi dan politik dalam penyelenggaraan urusanpemerintahan. Namun demikian, implementasi desentralisasi tersebut masih menghadapiberbagai permasalahan, yang tidak saja disebabkan oleh beberapa hal yang berasal dariketetapan dalam UU, namun juga permasalahan di luar ketentuan perundangan.Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan desentralisasifiskal di Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut.5.2.1. Hubungan antara UU Desentralisasi dengan UUSektoralPenegasan hubungan kewenangan administrasi dan keuangan antara pemerintahprovinsi dengan pemerintah kabupaten/kota perlu dilakukan agar tidak menimbulkankerancuan dalam penyediaan anggaran. Kerancuan tersebut berdampak kepadapengaturan teknis oleh kementrian/lembaga (K/L) yang tidak selaras dengan pengaturannorma dan standar kewenangan teknis antara pusat dan daerah. Oleh karena itu,mekanisme pendanaan yang dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi,dan tugas pembantuan dalam banyak hal masih dilaksanakan secara tumpang tindih.UU Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan agar semua ketentuan peraturanperundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah otonom wajibmendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada UU dimaksud.Berbagai tantangan di atas memerlukan adanya harmonisasi dan sinkronisasi terhadapkelembagaan maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengandesentralisasi. Dalam hal ini, agenda harmonisasi kelembagaan perlu dilakukan dalamrangka penyesuaian hubungan kewenangan pusat dengan kewenangan pemerintahdaerah, sehingga kewenangan dan dana, baik yang diserahkan dan didelegasikan,maupun diperbantukan dapat dilaksanakan dengan tegas. Agenda sinkronisasi peraturanperundangan juga perlu dilakukan guna menyelaraskan pelaksanaan kewenangan olehK/L.NK dan RAPBN 2008V-33