Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VKebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahTabel 5.7.Realisasi PAD Provinsi di Indonesia, Tahun 2005-2006(Miliar Rp)Jenis PADTotalTertinggiTerendahRata-2Nilai % Daerah Nilai % Daerah Nilai %Tahun 20051. Pajak Daerah 27.646,33 75,36 863,95 DKI 6.513,81 23,56 Irjabar 14,64 0,052. Retribusi Daerah 4.529,57 12,35 141,55 Jatim 838,56 18,51 Irjabar 4,18 0,093. PAD Lainnya 4.510,61 12,3 140,96 DKI 664,38 14,73 Malut 10,4 0,23Total PAD (1+2+3) 36.686,52 100 1.146,45 DKI 7.597,87 20,71 Irjabar 32,73 0,09Tahun 20061. Pajak Daerah 28.950,14 75,41 877,28 DKI 7.400,00 25,56 Gorontalo 8,04 0,032. Retribusi Daerah 5.165,04 13,45 156,52 Jateng 953,27 18,46 Irjabar 3,42 0,073. PAD Lainnya 4.274,20 11,13 129,52 DKI 757,17 17,71 Gorontalo 10,56 0,25Total PAD (1+2+3) 38.389,38 100 1.163,31 DKI 8.597,51 22,4 Irjabar 38,07 0,1Sumber: Depkeu, data diolahNamun demikian, besarnya kesenjangan PAD antardaerah, khususnya pajak dan retribusimasih terjadi pada tahun 2005 dan 2006. Kondisi tersebut terutama terjadi karena daerahdaerahdi pulau Jawa memiliki potensi PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah yangrelatif besar dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Pada tahun 2005 kesenjanganpajak daerah adalah sebesar Rp6.499,1 miliar, yang merupakan selisih antara pajakdaerah tertinggi di Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Irjabar. Sementara itu, di tahun2006, kesenjangan pajak daerah yang terjadi sedikit meningkat menjadi Rp7.391,9 miliar,yang merupakan selisih pajak daerah tertinggi di Provinsi DKI Jakarta dengan pajakdaerah terendah yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Pola yang sama juga terjadi untukretribusi daerah, dimana kesenjangannya meningkat dari Rp834,3 miliar di tahun 2005menjadi Rp949,8 miliar di tahun 2006.Selain PDRB, parameter lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur perkembanganekonomi daerah adalah pertumbuhan inflasi daerah, sebagaimana disajikan padaTabel V.8. Tabel V.8. tersebut menunjukkan arah perkembangan inflasi untuk 45 kotadi Indonesia. Perkembangan inflasi antardaerah dalam periode tahun 2005-2006memperlihatkan kecenderungan pergerakan yang fluktuatif. Dalam tahun 2005, diseluruh daerah tercatat memiliki tingkat inflasi lebih dari 10 persen. Hal ini terutamadisebabkan oleh dampak kebijakan kenaikan harga BBM nasional. Namunkecenderungan tersebut mulai berkurang pada tahun 2006, dimana inflasi antardaerahmasih berada dalam tingkat yang terkendali. Dalam tahun 2007, perkembangan inflasidi daerah diperkirakan akan semakin menurun seiring dengan penurunan tingkat inflasinasional. Namun tekanan inflasi ke depan perlu diperhatikan, khususnya pada bulanSeptember dan Desember 2007, seiring dengan pelaksanaan bulan Ramadhan dan Natal.Upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah diarahkan untuk meningkatkankualitas hidup masyarakat di masing-masing daerah. Salah satu indikator untukmengukur kualitas hidup masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Pengukuran IPM merupakan gabungan dari pengukuran tiga komponen, yaitupendidikan, kesehatan, dan tingkat harapan hidup. Menurut UNDP, besarnya nilai IPMantara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi IPM, berarti kualitas hidup masyarakatV-26 NK dan RAPBN 2008