Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko FiskalBab VIBoks VI.1. Pinjaman Luar NegeriSejalan dengan semangat kemandirian, pembiayaan anggaran pembangunandiharapkan dapat dipenuhi dari sumber-sumber dalam negeri. Namun karenaketerbatasan sumber-sumber dalam negeri, pinjaman luar negeri telah menjadi salahsatu pelengkap sumber pembiayaan anggaran pembangunan nasional. Pemanfaatanpinjaman luar negeri di satu sisi telah memainkan peran dalam memberikansumbangan yang berarti terhadap keberhasilan pembangunan. Namun di sisi lain,dalam perkembangannya, pinjaman luar negeri terus terakumulasi dalam jumlah(stock) yang besar. Posisi pinjaman luar negeri terus mengalami peningkatan dariUSD2,0 miliar pada tahun 1966 menjadi USD53,8 miliar pada tahun 1997 dan USD68,0miliar pada tahun 2004, menurun menjadi USD62,0 miliar pada tahun 2006, danterus menurun menjadi USD59,0 miliar pada Juni 2007.Pada masa lalu kebijakan untuk menetapkan salah satu sumber pembiayaan defisitanggaran melalui pinjaman luar negeri merupakan faktor penyumbang terjadinyaakumulasi stock utang luar negeri. Pillihan atas pinjaman luar negeri didasari beberapapertimbangan. Pertama, pada masa lalu pasar modal masih belum berkembang(underdeveloped). Kedua, pinjaman lunak luar negeri masih merupakan sumberpembiayaan yang relatif lebih murah dibandingkan dengan sumber pembiayaankomersial lainnya. Ketiga, pembiayaan defisit anggaran melalui pinjaman luar negeritidak bersifat inflasioner.Pinjaman luar negeri yang diterima baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yangdirupiahkan, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang harus dibayar kembalidengan persyaratan tertentu, menurut penggunaannya dikelompokkan menjadipinjaman proyek dan pinjaman program. Kebijakan pemanfaatan pinjaman proyeksenantiasa difokuskan untuk pembiayaan kegiatan yang sifatnya prioritas baik dalambentuk rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan danjembatan, gedung sekolah, maupun infrastruktur sosial seperti rumah sakit yang tujuanakhirnya adalah dalam rangka menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi dankesejahteraan masyarakat. Sementara itu, kebijakan penggunaan pinjaman programtidak dimaksudkan untuk membiayai kegiatan tertentu, namun untuk mendukungpembiayaan anggaran yang pencairannya memerlukan pemenuhan policy matrix.Menurut sumbernya pinjaman luar negeri terdiri dari Pinjaman Bilateral dan PinjamanMultilateral. Pinjaman Bilateral diperoleh dalam kerangka kerjasama resmi dua negara(Government to Government/G to G). Pinjaman Bilateral berasal dari pemerintahsuatu negara melalui suatu lembaga keuangan dan/atau non keuangan yang ditunjukoleh pemerintah negara yang bersangkutan untuk melaksanakan pemberian pinjaman,seperti Japan Bank International and Cooperation (JBIC) dan Kreditanstalt furWiederaufbau (KfW). Pinjaman Multilateral berasal dari lembaga multilateral sepertiNK dan RAPBN 2008VI-11