Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2008Bab IIpenganggaran karena pengusulan anggaran pada setiap Kementerian/Lembaga tidaklagi sekedar membuat daftar keinginan (wish list), namun juga didorong untukmemformulasikan program/kegiatan secara realistis, matang, dan rinci, berdasarkanbatas-batas ketersediaan anggaran (fiscal constraint) yang ada pada tahun berjalan danpada tahun-tahun mendatang. Ketiga, KPJM dapat mendorong pengalokasian sumberdana agar lebih rasional dan strategis. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan sumberdana (resources envelope) akan mendorong Kementerian/Lembaga untukmengalokasikan dana kepada program/kegiatan yang dapat memberikan dampak palingmaksimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Keempat, meningkatkankepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimaldan lebih efisien, karena KPJM memberikan informasi dan gambaran pengalokasiandana dalam periode jangka menengah. Bagi pimpinan dan pengelola Kementerian/Lembaga, KPJM dapat memberikan manfaat berupa: pertama, meningkatnyapredictability dan kesinambungan pembiayaan suatu program/kegiatan. Kedua,memudahkan kerja perencanaan Kementerian/Lembaga pada tahun-tahun berikutnya.Ketiga, mendorong peningkatan kinerja Kementerian/Lembaga dalam memberikanpelayanan kepada publik.Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan prosespenyusunan perencanaan jangka menengah yang meliputi: (i) penyusunan proyeksi/rencana kerangka ekonomi makro untuk jangka menengah (medium termmacroeconomic framework, MTMF); (ii) penyusunan proyeksi/rencana kerangka/ targettargetfiskal (seperti tax ratio, defisit, dan rasio utang pemerintah) jangka menengah(medium term fiscal framework, MTFF), (iii) rencana kerangka anggaran (penerimaan,pengeluaran, dan pembiayaan) jangka menengah (medium term budget framework,MTBF) yang menghasilkan pagu total belanja pemerintah (resources envelope),(iv) pendistribusian total pagu belanja jangka menengah kepada masing-masingKementerian/Lembaga (line ministry ceilings), dan (v) penjabaran pengeluaran jangkamenengah masing-masing Kementerian/Lembaga kepada masing-masing program dankegiatan berdasarkan indikasi pagu jangka menengah yang telah ditetapkan. Tahapanpenyusunan proyeksi/rencana (i) sampai dengan (iv) seringkali disebut proses top-downsedangkan tahapan (v) seringkali disebut sebagai proses bottom- up.Selanjutnya, estimasi pengeluaran Kementerian/Lembaga dalam jangka menengah palingtidak harus menunjukkan: (i) level pengeluaran saat ini; (ii) tambahan pengeluaranyang diperlukan untuk menyediakan tingkat dan kualitas pelayanan yang sama padamasa yang akan datang (misalnya untuk menjaga rasio guru dan murid dalam satukelas pada suatu jenjang pendidikan); (iii) tambahan pengeluaran atau penghematanpengeluaran (saving), apabila cakupan dan kualitas pelayanan akan diubah berdasarkankeputusan yang diambil oleh Pemerintah.Proses penyusunan KPJM harus terintegrasi dengan mekanisme penganggaran tahunan,yang secara garis besar mencakup tiga tahapan sebagai berikut: pertama, tahun pertamadari proyeksi KPJM digunakan sebagai dasar dari proses penyiapan anggaran tahunanberikutnya. Kedua, penentuan pagu belanja untuk Kementerian/Lembaga. Setelahresources envelope untuk tahun anggaran yang sedang dipersiapkan ditetapkan makaakan terlihat kesenjangan yang tersedia bagi kebijakan baru. Dengan batasan fiscalconstraint yang ada, Kementerian/Lembaga berupaya untuk mendapatkan alokasiNK dan RAPBN 2008II-61