Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Pendapatan NegaraBab IIIBAB IIIPENDAPATAN NEGARA3.1. PengantarPendapatan negara merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalamstruktur APBN mengingat peranannya dalam meningkatkan kapasitas fiskal, menekandefisit, dan pembiayaan belanja negara. Pendapatan negara sesuai dengan UU Nomor17 Tahun 2003 terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP),dan hibah. Dalam struktur APBN, penerimaan negara terdiri dari penerimaan dalamnegeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan PNBP.Penerimaan perpajakan meliputi pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.Pajak dalam negeri berupa pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barangdan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pajak bumi danbangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), cukai,dan pajak lainnya.Ketentuan yang mengatur pemungutan pajak dalam negeri (pajak-pajak pusat) adalahUU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir pada bulan Juli 2007 (Lihat Boks III.1.).Kemudian UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 8 Tahun1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, dan sekarang sedang dalam pembahasanatas usulan perubahannya di DPR. Disamping itu, ketentuan lainnya adalah UU Nomor19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubahdengan UU Nomor 19 Tahun 2000, UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea PerolehanHak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor20 Tahun 2000, dan UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994.Ketentuan yang mengatur pemungutan cukai diatur dengan UU Nomor 11 Tahun 1995tentang Cukai. Saat ini amandemen terhadap UU Cukai telah disahkan oleh DPR. Pajaklainnya adalah bea meterai yang ketentuan pemungutannya menggunakan UU Nomor13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.Pajak perdagangan internasional terdiri atas bea masuk dan bea keluar. Ketentuan yangmengatur pemungutan pajak perdagangan internasional adalah UU Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.PNBP meliputi penerimaan sumber daya alam (SDA), bagian pemerintah atas labaBUMN, dan PNBP lainnya. Ketentuan yang mengatur mengenai PNBP adalah UU Nomor20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.Hibah merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diatur dengan UU Nomor1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 2 Tahun 2006 tentangNK dan RAPBN 2008III-1