Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

More documents

Recommendations

Info

Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 20082009; dan (iv) pengalokasian dana cadangan umum. Sementara itu, lebih rendahnyabagian anggaran subsidi terkait dengan (i) lebih rendahnya alokasi subsidi BBM sebagaiakibat dari kebijakan pemerintah, yaitu konversi penggunaan minyak tanah kepada LPG,(ii) efisiensi pada subsidi listrik, (iii) menurunnya sasaran Rumah Tangga Miskin (RTM)penerima Raskin.Rincian realisasi dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut organisasidari tahun 2005 hingga 2008 secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel IV.2.4.4.2. Belanja Pemerintah Pusat Menurut FungsiBerbeda dengan belanja pemerintah pusat menurut organisasi, belanja pemerintah pusatmenurut fungsi bukan merupakan dasar pertimbangan untuk mengalokasikan anggaranbelanja. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi merupakan kompilasi alokasi anggaranyang dilaksanakan oleh K/L melalui program kerja K/L yang bersangkutan dalam upayauntuk mewujudkan prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2008.Sesuai dengan amanat pasal 11 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara, rincian belanja negara menurut fungsi terdiri dari: (i) pelayananumum, (ii) pertahanan, (iii) ketertiban dan keamanan, (iv) ekonomi, (v) lingkunganhidup, (vi) perumahan dan fasilitas umum, (vii) kesehatan, (viii) pariwisata dan budaya,(ix) agama, (x) pendidikan, dan (xi) perlindungan sosial. Berdasarkan pada realisasi danpenetapan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dalam periodetahun 2005–2007, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat masih terkonsentrasi padafungsi pelayanan umum (rata-rata 65,1 persen), fungsi pendidikan (9,8 persen), fungsiekonomi (8,7 persen), dan fungsi pertahanan, serta fungsi ketertiban dan keamanan(rata-rata 10,6 persen).Relatif tingginya proporsi alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum tersebutmenunjukkan bahwa fungsi dominan pemerintah masih terkonsentrasi pada pemberianpelayanan umum kepada masyarakat. Termasuk di dalam fungsi pelayanan umum adalahprogram-program yang tidak dilaksanakan oleh K/L, namun menyerap alokasi anggaranyang cukup besar, seperti pembayaran kontribusi sosial (pensiun dan askes), pembayaranbunga utang, subsidi dan belanja lain-lain.Dalam tahun 2005, realisasi anggaran pada fungsi pelayanan umum mencapaiRp255.603,2 miliar (9,5 pesen terhadap PDB) atau 70,8 persen dari belanja pemerintahpusat. Jumlah tersebut terdiri dari : (i) alokasi anggaran untuk cicilan dan bunga utangRp74.921,6 miliar, (ii) alokasi anggaran untuk subsidi dan transfer lainnya Rp144.284,4miliar, (iii) alokasi anggaran belanja lain-lain Rp21.126,2 miliar, dan (iv) alokasi anggaranuntuk program-program pelayanan umum yang dilaksanakan kementerian/lembagaRp15.271,0 miliar.Sementara itu, dalam tahun 2006, realisasi anggaran pada fungsi pelayanan umummencapai Rp283.343,0 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari : (i) alokasi anggaran untukcicilan dan bunga utang Rp78.828,1 miliar, (ii) alokasi anggaran untuk subsidi dan transferlainnya Rp140.058,5 miliar, (iii) alokasi anggaran belanja lain-lain Rp31.784,3 miliar,IV-78 NK dan RAPBN 2008
Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2008Bab IVTabel IV.2Belanja Pemerintah Pusat, Menurut Organisasi, 2005-2008 1)(miliar rupiah)KODEKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA2005 2006 2007 2008Realisasi 2) Realisasi 2) RAPBN-P RAPBN1 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 153,6 130,5 176,5 196,12 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 673,7 939,9 1.365,0 1.677,74 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 269,5 566,6 1.072,3 1.300,35 MAHKAMAH AGUNG 1.229,8 1.948,2 2.763,5 3.214,96 KEJAKSAAN AGUNG 777,7 1.401,1 1.541,7 1.849,07 KEPRESIDENAN/SEKRETARIAT NEGARA 603,1 729,9 1.435,7 1.562,68 WAKIL PRESIDEN 47,3 157,1 - -10 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 637,6 1.158,0 3.459,7 6.089,711 DEPARTEMEN LUAR NEGERI 3.160,0 3.152,8 4.870,1 5.557,912 DEPARTEMEN PERTAHANAN 20.828,5 23.922,8 29.578,6 33.679,013 DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM 1.953,0 2.875,9 3.762,3 4.275,815 DEPARTEMEN KEUANGAN 3.621,3 5.167,0 8.647,5 10.348,218 DEPARTEMEN PERTANIAN 2.659,9 5.551,2 7.889,7 8.889,619 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 1.204,2 1.126,5 1.713,9 1.849,420 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.117,1 4.657,6 5.826,6 5.587,022 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 3.978,5 6.769,7 9.899,4 16.241,823 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 23.117,4 37.095,1 39.396,8 48.273,924 DEPARTEMEN KESEHATAN 6.508,9 12.260,6 15.900,2 18.762,825 DEPARTEMEN AGAMA 6.497,3 10.023,3 12.360,2 16.067,326 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.068,3 2.069,4 2.617,4 2.659,127 DEPARTEMEN SOSIAL 1.661,9 2.221,4 2.996,0 3.660,729 DEPARTEMEN KEHUTANAN 959,4 1.485,2 2.344,4 2.544,632 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.745,8 2.566,3 2.933,1 3.295,933 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 13.328,9 19.186,7 25.266,9 35.646,234 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 67,3 76,3 186,9 194,535 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 44,0 65,6 128,6 116,036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 64,2 68,1 94,6 107,340 DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 447,4 609,7 879,8 1.068,841 KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA 25,1 155,1 330,6 207,642 KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI 1.379,8 342,6 404,1 446,243 KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 226,9 300,9 482,4 456,844 KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 916,7 930,2 1.334,5 1.111,647 KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 85,4 116,9 151,8 189,648 KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 773,3 169,8 223,8 135,750 BADAN INTELIJEN NEGARA 668,9 1.012,4 966,1 1.070,751 LEMBAGA SANDI NEGARA 437,6 690,3 824,2 351,252 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 19,9 29,6 27,0 28,254 BADAN PUSAT STATISTIK 351,5 912,1 1.161,0 1.432,055 KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS 138,0 198,1 326,6 399,056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 948,6 1.211,5 2.262,4 2.404,357 PERPUSTAKAAN NASIONAL 108,2 138,7 190,3 211,259KEMENTERIAN NEGARA KOMUNIKASI DAN INFORMASI/DEPARTEMEN KOMUNIKASI DANINFORMATIKA429,1 1.235,7 2.320,1 2.190,460 KEPOLISIAN NEGARA 11.638,2 16.449,9 17.800,6 20.875,563 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 229,7 302,3 414,7 511,564 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 44,1 72,3 137,3 151,565 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 164,2 183,2 313,9 348,066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 170,1 285,7 251,2 328,667 KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 73,9 230,2 587,1 724,768 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL 596,0 637,5 945,9 1.116,874 KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA 12,4 36,6 53,3 56,775 BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 220,5 521,8 594,9 741,776 KOMISI PEMILIHAN UMUM 8,4 318,1 708,2 741,177 MAHKAMAH KONSTITUSI 110,7 204,6 177,0 196,878 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN - 33,0 113,0 97,079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA - 396,6 494,0 558,280 BADAN TENAGA NUKLIR - 250,9 301,7 352,3NK dan RAPBN 2008IV-79
Page 1 and 2:
NOTA KEUANGANDANRANCANGAN ANGGARANP
Page 3 and 4:
Daftar IsiHalaman2.3.4.3. Peningkat
Page 6 and 7:
Daftar IsiBAB VI5.4.4. Dampak Kebij
Page 8 and 9:
Daftar TabelDAFTAR TABELTabel II.1
Page 10 and 11:
Daftar TabelHalamanTabel V.13Tabel
Page 12 and 13:
Daftar GrafikDAFTAR GRAFIKHalamanGr
Page 14 and 15:
Daftar GrafikHalamanGrafik III.23 T
Page 16 and 17:
Daftar BoksDAFTAR BOKSHalamanBoks I
Page 18 and 19:
PendahuluanBab IBAB IPENDAHULUAN1.1
Page 20 and 21:
PendahuluanBab IDampak dari kebijak
Page 22 and 23:
PendahuluanBab Imodal pemerintah, s
Page 24 and 25:
PendahuluanBab Iekonomi di negara-n
Page 26 and 27:
Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Pendapatan NegaraBab IIIBAB IIIPEND
Page 90 and 91:
Pendapatan NegaraBab III15. Penerbi
Page 92 and 93:
Pendapatan NegaraBab IIIUraianTabel
Page 94 and 95:
Pendapatan NegaraBab IIIkomunikasi
Page 96 and 97:
Pendapatan NegaraBab IIITabel III.
Page 98 and 99:
Pendapatan NegaraBab IIIpersentase3
Page 100 and 101:
Pendapatan NegaraBab IIITabel III.6
Page 102 and 103:
Pendapatan NegaraBab IIIBoks III .2
Page 104 and 105:
Pendapatan NegaraBab IIIPada tangga
Page 106 and 107:
Pendapatan NegaraBab IIIAgung terha
Page 108 and 109:
Pendapatan NegaraBab IIIURAIANTabel
Page 110 and 111:
Pendapatan NegaraBab IIIGrafik III.
Page 112 and 113:
Pendapatan NegaraBab IIITingginya p
Page 114 and 115:
Pendapatan NegaraBab IIIpenerimaan
Page 116 and 117:
Pendapatan NegaraBab III3. PNBP Dep
Page 118 and 119:
Pendapatan NegaraBab III6. PNBP Dep
Page 120 and 121:
Pendapatan NegaraBab IIIkenavigasia
Page 122 and 123:
Pendapatan NegaraBab III3.3.2. Perk
Page 124 and 125:
Pendapatan NegaraBab IIIakan mening
Page 126 and 127:
Pendapatan NegaraBab IIIamandemen t
Page 128 and 129:
Pendapatan NegaraBab IIITabel III.1
Page 130 and 131:
Pendapatan NegaraBab IIIPerindustri
Page 132 and 133:
Pendapatan NegaraBab IIIpenerimaan
Page 134 and 135:
Pendapatan NegaraBab IIIPenerimaan
Page 136 and 137:
Pendapatan NegaraBab IIIyang diperk
Page 138 and 139:
Pendapatan NegaraBab IIIPenerimaan
Page 140 and 141:
Pendapatan NegaraBab IIIperhitungan
Page 142 and 143:
Pendapatan NegaraBab IIIIndonesia j
Page 144 and 145:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171: Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
Page 236 and 237: Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
Page 270 and 271:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Page 306 and 307:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
Page 308 and 309:
Page 310 and 311:
Page 312 and 313:
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
Page 318 and 319:
Page 320 and 321:
Page 322 and 323:
Page 324 and 325:
Page 326 and 327:
Page 328 and 329:
Page 330 and 331:
Page 332 and 333:
Page 334 and 335:
Page 336 and 337:
Page 338 and 339:
Page 340 and 341:
Page 342 and 343:
Page 344 and 345:
Page 346 and 347:
Page 348 and 349:
Page 350 and 351:
Page 352 and 353:
Page 354 and 355:
Page 356 and 357:
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
Page 362 and 363:
Page 364 and 365:
Page 366 and 367:
Page 368 and 369:
Page 370 and 371:
Page 372 and 373:
Page 374 and 375:
Page 376 and 377:
Page 378 and 379:
Page 380 and 381:
Page 382 and 383:
Page 384 and 385:
Page 386 and 387:
Lampiran 1Lampiran 1RINGKASAN ANGGA
Page 388 and 389:
Lampiran 3Lampiran 3PENERIMAAN NEGA
Page 390 and 391:
Lampiran 5Lampiran 5BELANJA PEMERIN
Page 392 and 393:
Lampiran 6KODE ORGANISASI JUMLAH(1)
Page 394 and 395:
Page 396 and 397:
Page 398 and 399:
Page 400 and 401:
Page 402 and 403:
Page 404 and 405:
Page 406 and 407:
Lampiran 7KODE FUNGSI/SUB FUNGSI JU
Page 408:
Lampiran 9Lampiran 9PEMBIAYAAN DEFI
show all

Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?