Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab II Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2008peningkatan aktivitas konsumsi dan investasi. Sementara itu dari sisi belanja, kebijakanalokasi anggaran diharapkan dapat secara langsung mendorong percepatan pertumbuhanekonomi dalam rangka mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.Untuk mengetahui dampak langsung besaran-besaran APBN dalam permintaan agregat,transaksi-transaksi pengeluaran APBN dipilih dan dikelompokkan dalam transaksi yangdapat dikategorikan sebagai pengeluaran konsumsi Pemerintah dan pembentukan modaltetap bruto Pemerintah. Secara rinci, berbagai variabel yang dikategorikan dalam keduajenis pengeluaran tersebut dapat dilihat dalam Tabel II.7.APBN merupakan salah satu komponen yang penting dalam pembentukan PDB melaluibesaran konsumsi Pemerintah dan PMTB. Dalam tahun 2008, komponen konsumsipemerintah dalam RAPBN 2008 diperkirakan mencapai Rp377,2 triliun atau sekitar 8,8persen terhadap PDB. Secara nominal, besarnya konsumsi pemerintah dalampembentukan PDB lebih tinggi dibandingkan konsumsi pemerintah dalam RAPBN-P2007 sebesar Rp334,8 triliun (8,8 persen terhadap PDB). Penyumbang terbesar dalampembentukan konsumsi pemerintah adalah komponen belanja barang dan jasa olehPemerintah Daerah yang mencapai sekitar Rp183,5 triliun, lebih tinggi dibandingkanRAPBN-P tahun 2007 sebesar Rp170,5 triliun. Kecenderungan meningkatnya kontribusibelanja barang dan jasa daerah sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam upayapemantapan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta perkembangan positif dalamperekonomian nasional. Komponen belanja barang dan jasa daerah ini diasumsikansebesar 67,5 persen dari dana perimbangan dan otonomi khusus, sedangkan selebihnyamerupakan belanja modal daerah.Sementara itu, PMTB Pemerintah dalam RAPBN 2008 mencapai Rp189,9 triliun atausekitar 4,4 persen terhadap PDB, lebih tinggi dibandingkan RAPBN-P 2007 sebesarRp150,4 triliun (4,0 persen terhadap PDB). Sumber utama PMTB Pemerintah dalamtahun 2008 dari belanja modal Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam tahun 2008, belanjamodal oleh Pemerintah Pusat mencapai sekitar Rp101,5 triliun (2,4 persen terhadap PDB),sedangkan belanja modal oleh Pemerintah Daerah mencapai sekitar Rp88,3 triliun (2,1persen terhadap PDB). Persentase belanja modal Pemerintah Pusat terhadappembentukan PDB dalam RAPBN Tahun 2008 diproyeksikan meningkat pesatdibandingkan RAPBN-P Tahun 2007, yaitu mencapai 2,4 persen terhadap PDB darisebelumnya 1,8 persen terhadap PDB. Meningkatnya belanja pemerintah, khususnyabelanja modal sejalan dengan upaya Pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal secaraterukur dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi. Dengan belanja pemerintahyang lebih tinggi dalam tahun 2008, diharapkan dapat menggairahkan kegiatan ekonomimasyarakat, sehingga dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan mengurangijumlah penduduk miskin.Berdasarkan data realisasi PDB tahun 2006, total PMTB (pemerintah dan swasta)menyumbang sekitar 24,0 persen terhadap PDB. Dengan asumsi rasio PMTB terhadaptotal PDB pada tahun 2008 relatif sama dengan tahun 2006, serta kontribusi PMTBpemerintah dalam RAPBN 2008 diperkirakan sebesar 4,4 persen, maka selebihnya(sekitar 19,6 persen) diharapkan berasal dari sektor swasta. Dengan kondisi ekonomimakro yang diperkirakan cukup stabil serta didukung dengan upaya-upaya pemerintahuntuk meningkatkan iklim usaha dan investasi, diharapkan akan terjadi peningkataninvestasi swasta yang cukup berarti dalam tahun 2008.II-52 NK dan RAPBN 2008