Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2008dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang yangdiperkirakan dalam RAPBN-P tahun 2007 sebesar Rp86.290,5 miliar. Peningkatanrencana pembayaran bunga utang dalam tahun 2008 tersebut dipengaruhi selain olehkebijakan pengelolaan utang, juga oleh perubahan stok utang pemerintah.Dari rencana pembayaran bunga utang dalam RAPBN tahun 2008 tersebut, sekitarRp62.796,4 miliar atau 68,6 persen direncanakan alokasinya untuk pembayaran bungautang dalam negeri. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan 2,3 persen biladibandingkan dengan pagu alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang dalamnegeri yang diperkirakan pada RAPBN-P 2007 sebesar Rp61.401,9 miliar. Peningkatanalokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang dalam negeri pada RAPBN tahun 2008tersebut antara lain berkaitan dengan kebijakan financing risk melalui program debtswitching dan debt buyback secara rutin dan terarah untuk menurunkan stok utangdalam negeri. Sementara itu, alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang luarnegeri dalam RAPBN 2008 direncanakan mencapai Rp28.744,7 miliar, yang berartimeningkat 15,5 persen dari pagu alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang luarnegeri yang diperkirakan dalam RAPBN-P 2007 sebesar Rp24.888,7 miliar. Peningkatanbeban pembayaran bunga utang luar negeri tersebut berkaitan dengan perkiraanmelemahnya mata uang regional terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga akanmempengaruhi besarnya nilai outstanding utang luar negeri dalam dolar Amerika.Sementara itu, untuk mendukung upaya menjaga stabilitas harga beberapa komoditistrategis, terutama bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat, yang besar pengaruhnyaterhadap perkembangan laju inflasi, dalam APBN juga masih tetap dialokasikan anggaranuntuk subsidi. Pemberian subsidi tersebut diharapkan dapat menjamin tersedianya bahanbahankebutuhan pokok masyarakat dalam jumlah mencukupi, serta dengan harga yangstabil dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Namun demikian, mengingat setiappemberian subsidi berarti pula berkurangnya dana bagi peningkatan kegiatanpembangunan, maka jumlah subsidi tersebut harus diberikan dalam batas-bataskewajaran, dan hanya dialokasikan untuk hal-hal yang menyangkut hajat hidup rakyatbanyak, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, alokasi anggaran untuk belanja subsidicenderung menurun, dari Rp120.765,3 miliar (4,3 persen terhadap PDB) pada tahun2005 menjadi Rp107.431,8 miliar (3,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2006, dandiperkirakan Rp105.153,9 miliar (2,8 persen terhadap PDB) pada RAPBN-P tahun 2007.Demikian pula, proporsinya terhadap belanja negara cenderung menurun, dari 23,7 persenpada tahun 2005 menjadi 16,1 persen pada tahun 2006, dan diperkirakan 14,1 persenpada tahun 2007.Dalam RAPBN tahun 2008, berbagai jenis subsidi dan berbagai bentuk program bantuanuntuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan sekaligus mendorong peningkatanperekonomian, yang sudah berjalan namun masih diperlukan, atau belum berakhir jangkawaktu pemberiannya, akan terus dilanjutkan. Sekalipun demikian, dalam rangkameningkatkan efektivitas pengeluaran negara, pemberian dan pengusulan subsidi akandiatur secara lebih sistematis. Dengan kerangka kebijakan tersebut, maka dalam RAPBNtahun 2008, alokasi anggaran untuk belanja subsidi direncanakan mencapai Rp92.624,1miliar (2,2 persen terhadap PDB), atau turun Rp12.529,8 miliar (11,9 persen) biladibandingkan dengan pagu alokasi belanja subsidi yang diperkirakan dalam RAPBN-PIV-88 NK dan RAPBN 2008