Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2008hasil pemilihan umum secara langsung pada tahun 2004. Untuk mencapai sasarantersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada perwujudan lembaga demokrasi yangmakin kokoh, dengan kebijakan yang diarahkan pada optimalisasi fungsi serta hubunganantara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; mendorong lebih lanjut upayapemberdayaan masyarakat; meningkatkan kualitas partai-partai politik; danpenyelenggaraan pemilu, sejalan dengan amanat konstitusi.Pencapaian Hasil-Hasil Pokok Agenda Adil dan Demokratis, Tahun 2005-2007Pelaksanaan agenda adil dan demokratis dalam rentang waktu yang sama juga telahmenghasilkan beberapa kemajuan yang penting seperti tercermin dari terusmeningkatnya komitmen untuk memberantas korupsi. Pada tahun 2006, pemerintahbersama-sama dengan DPR-RI secara komprehensif telah berhasil meratifikasi KonvensiPBB tentang Anti Korupsi (UN Convention Against Corruption, UNCAC, 2003) denganUndang-undang Nomor 7 Tahun 2006, yang mencakup 6 (enam) strategi pokok untukmemberantas korupsi, yaitu pencegahan, penindakan, kerjasama internasional,perundang-undangan, penyusunan laporan dan mekanisme, serta pengembalian asetnegara yang dikorupsi. Kesungguhan pemerintah bersama-sama dengan DPR-RI tersebuttelah meningkatkan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia untuk menjadituan rumah konferensi kedua kelompok negara yang meratifikasi konvensi PBB antikorupsi (Second Conference of the State Parties to the UNCAC 2003) yang direncanakanpada bulan November 2007.Percepatan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK 2004-2009) danpembenahan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah (publik) telah menghasilkanpenghematan keuangan negara yang cukup besar. Upaya ini merupakan langkahpencegahan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, disamping langkah penindakanyang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaaan, Kepolisian danTim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Pada tahun2007, upaya pemberantasan korupsi, baik yang bersifat pencegahan maupun penindakanakan makin ditingkatkan.Kemajuan juga dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pada tahun 2006, tigarancangan undang-undang yang merupakan bagian penting dari reformasi birokrasitelah masuk dalam Prolegnas 2007, yaitu: (i) Rancangan Undang-undang PelayananPublik, (ii) Rancangan Undang-undang Etika Penyelenggara Negara, dan (iii) RancanganUndang-undang Administrasi Pemerintahan. Dukungan terhadap reformasi birokrasijuga diberikan oleh legislatif. DPR berinisiatif mengajukan Rancangan Undang-undangKementerian Negara, yang juga dimaksudkan untuk membenahi birokrasi pemerintahandan membangun tata kepemerintahan yang baik. Keempat rancangan undang-undangini diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2007.Reformasi birokrasi juga ditingkatkan dengan penataan SDM aparatur dalam rangkapenerapan manajemen SDM berbasis kinerja, pemberian gaji ke-13, dan penataan sistempengawasan. Dalam pengadaan barang dan jasa publik, penerapan e-procurement telahsemakin luas dilakukan, baik di kementerian/lembaga maupun instansi pemerintahdaerah. Kemajuan lain juga terlihat dari munculnya semangat untuk menerapkan prinsipprinsiptata kepemerintahan yang baik untuk memperbaiki kualitas pelayanan publikyang bersifat perizinan dan non-perizinan pada kementerian/lembaga dan pemerintahIV-24 NK dan RAPBN 2008