Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 20084.3.3. Menyediakan Pendukung UtamaBerbagai sasaran yang akan dicapai, serta kebijakan yang akan dilaksanakan atasprioritas-prioritas utama pembangunan, baik dalam rangka mendorong pertumbuhan,maupun dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar dan pemerataan, perlu didukungoleh program-program prioritas yang menyangkut bidang penyelenggaraan negara,pertahanan dan keamanan, serta bidang penanganan bencana. Di bidangpenyelenggaraan negara, reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi akanmeningkatkan efektivitas program-program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,serta peningkatan pelayanan dasar dan pemerataan. Demikian pula upaya perkuatankemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri, mempunyai peranpenting dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatanpembangunan. Sementara itu, pencegahan dan penanggulangan risiko bencana, akanmengurangi risiko penurunan kesejahteraan masyarakat, yang sudah diupayakan denganmendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pelayanan dasar danpemerataan. Dalam kerangka tersebut, telah dirumuskan pendukung utamapembangunan yang meliputi prioritas (i) pemberantasan korupsi dan percepatanpelaksanaan reformasi birokrasi; (ii) penguatan kemampuan pertahanan danpemantapan keamanan dalam negeri, dan (iii) penanganan bencana, pengurangan risikobencana, dan peningkatan penanggulangan flu burung.4.3.3.1. Pemberantasan Korupsi dan Percepatan PelaksanaanReformasi BirokrasiDalam rangka mendukung upaya pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaanreformasi birokrasi, dalam tahun 2008 direncanakan berbagai upaya penyelenggaraantata pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, serta peningkatan kualitas pelayananpublik, dengan fokus: (i) penindakan tindak pidana korupsi, dengan alokasi anggaransebesar Rp34,8 miliar; (ii) pencegahan tindak pidana korupsi, dengan alokasi anggaransebesar Rp714,2 miliar; (iii) penyempurnaan undang-undang yang menghambat upayapercepatan pemberantasan korupsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp45,6 miliar;(iv) partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, dengan alokasi anggaransebesar Rp85,4 miliar; (v) meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan alokasianggaran sebesar Rp1.126,1 miliar; (vi) meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawainegeri sipil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,8 miliar; dan (vii) penataankelembagaan, ketatalaksanaan dan pengawasan aparatur negara, dengan alokasianggaran sebesar Rp39,6 miliar.Fokus/kegiatan prioritas yang akan dicapai dalam pemberantasan korupsi dan percepatanpelaksanaan reformasi birokrasi adalah: (a) penindakan terhadap pelaku tindak pidanakorupsi pada 5 pengguna APBN terbesar, yaitu sektor pendidikan, perhubungan, agama,pekerjaan umum, serta pertahanan keamanan dan sektor penerimaan negara;(b)mempercepat langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi denganmelanjutkan pelaksanaan kampanye publik Rencana Aksi Nasional PemberantasanKorupsi pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan penyusunan rencana aksi daerah,dan pemberantasan korupsi untuk masalah di bidang pertahanan; investasi; pengadaanbarang dan jasa; perpajakan dan Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat), dan (c)IV-36 NK dan RAPBN 2008