Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2008Bab IVdaerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Dalam tahun 2007, reformasibirokrasi dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan berbagaipenataan di bidang ketatalaksanaan, pelayanan publik dan SDM aparatur, termasukperbaikan kebijakan tentang sistem remunerasi yang dapat mendorong kinerja pegawainegeri akan ditingkatkan. Keberhasilan reformasi birokrasi akan dapat mendorongkeberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.Kemajuan juga dicapai dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pada tahun 2006,telah dilaksanakan pemilihan Gubernur di Provinsi NAD yang berjalan aman dandemokratis. Hingga bulan Desember 2006, pemilihan kepala daerah (Pilkada) telahdilaksanakan di 291 daerah dengan perincian 14 Gubernur, 234 Bupati, dan 43 Walikota.Pelaksanaan Pilkada yang aman dan demokratis mencerminkan makin meningkatnyakualitas demokrasi masyarakat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan kapasitasKPUD dan aparatur pemerintah daerah setempat dalam mempersiapkan masyarakat,dan diharapkan akan menjadi pembelajaran bagi KPUD dan Pemda daerah lainnya yangakan melaksanakan Pilkada secara aman dan demokratis pada tahun 2007.Masalah dan Tantangan Pokok Agenda Adil dan Demokratis Tahun 2008Meskipun pemberantasan korupsi terus dilakukan selama ini, namun hal tersebut dinilaimasyarakat masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu,penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi pada tahun 2008 perlu terusditingkatkan dengan mendorong peran serta masyarakat, disamping peningkatankemampuan aparat penegak hukum. Peran masyarakat luas dalam ikut serta melakukanpengawasan secara konsisten dan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan negara danpemerintahan juga perlu terus didorong. Saluran pengaduan masyarakat kepada institusipenegak hukum dalam hal terjadi pelanggaran dan penyelewengan kekuasaan perludipermudah. Peningkatan peran masyarakat aktif dalam pengawasan juga perlu terusditingkatkan dengan memberikan jaminan perlindungan dan memberikan insentifterhadap saksi pelapor dalam kasus korupsi.Dalam upaya percepatan reformasi birokrasi, tantangan yang dihadapi adalahmeningkatkan komitmen dan dukungan dari para penyelenggara negara untukmempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga dan pemerintahdaerah secara konsisten dan berkelanjutan. Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasisangat diperlukan untuk memperkuat basis pembangunan yang berkelanjutan danmewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Langkah ini akan dipercepat untukmeningkatkan kinerja pelayanan publik yang masih belum sesuai dengan yangdiharapkan, terutama dalam bidang pertanahan, investasi, perpajakan dan kepabeanan,pengadaan barang dan jasa pemerintah/publik, sistem administrasi kependudukan, danpengelolaan Samsat. Perhatian besar perlu diberikan pada rendahnya gaji PNS danpenerapan sistem remunerasi PNS yang berbasis prestasi kerja; rendahnya kinerja PNSdalam melaksanakan tugas-tugasnya; belum terbangunnya penerapan manajemen diberbagai instansi pemerintah (pusat dan daerah), yang dapat mendorong peningkatankinerja lembaga dan kinerja pegawai; belum sinerginya pelaksanaan pengawasan antarberbagai instansi terkait, yang ditandai dengan tumpang tindihnya pelaksanaanpengawasan dan lemahnya tindak lanjut hasil-hasil pengawasan; serta bertambahnyajumlah komisi/badan quasi birokrasi, yang tugas dan fungsinya tumpang tindih denganbirokrasi (kementerian/lembaga).NK dan RAPBN 2008IV-25