Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab VTabel V.19Belanja ke Daerah, 2007 - 2008(miliar rupiah)20072008UraianRAPBN-P% thdPDBRAPBN% thdPDBI. DANA PERIMBANGAN 244.085,4 6,4 262.261,1 6,1A. DANA BAGI HASIL 62.203,9 1,6 64.501,3 1,51. Pajak 32.435,4 0,9 36.333,6 0,8a. Pajak Penghasilan 7.494,2 0,2 8.491,1 0,2b. Pajak Bumi dan Bangunan 20.968,3 0,6 22.989,9 0,5c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 3.972,9 0,1 4.852,7 0,12. Sumber Daya Alam 29.768,6 0,8 28.167,7 0,7a. Minyak Bumi 11.914,9 0,3 12.507,9 0,3b. Gas Alam 9.617,0 0,3 10.236,5 0,2c. Pertambangan Umum 6.316,0 0,2 3.700,9 0,1d. Kehutanan 1.720,8 0,0 1.522,4 0,0e. Perikanan 200,0 0,0 200,0 0,0B. DANA ALOKASI UMUM 164.787,4 4,3 176.557,7 4,1C. DANA ALOKASI KHUSUS 17.094,1 0,4 21.202,1 0,5II. DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN 8.451,8 0,2 9.534,0 0,2A. DANA OTONOMI KHUSUS 4.045,7 0,1 8.062,3 0,21. Otsus (Persentase DAU) 3.295,7 0,1 7.062,3 0,22. Tambahan Otsus Infrastruktur Papua 750,0 0,0 1.000,0 0,0B. DANA PENYESUAIAN 4.406,1 0,1 1.471,7 0,01. Penyesuaian DAU 842,9 0,0 271,7 0,02. Penyesuaian Kebijakan (ad-hoc ) 3.563,2 0,1 1.200,0 0,0J U M L A H 252.537,3 6,6 271.795,1 6,3Sumber: Departemen Keuangan, data diolahSalah satu instrumen yang dipergunakan dalam rangka pengendalian surplus dan defisitkeuangan negara adalah penetapan batas maksimal kumulatif defisit APBN dan APBD,dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah. Pemerintah daerah dapatmenetapkan kebijakan anggaran surplus, defisit atau berimbang. Hal ini terkait dengankebutuhan dan prioritas belanja daerah untuk mencapai target-target pembangunandaerah. Namun demikian, dalam rangka pengendalian defisit secara nasional, pada tahun2008 pemerintah merencanakan defisit APBN dan APBD berkisar 2,0 - 2,2 persen dariProduk Domestik Bruto (PDB), dan kumulatif defisit APBD berkisar 0,3 - 0,5 persen dariPDB.Berdasarkan batas maksimal kumulatif defisit tersebut, implementasinya kepada masingmasingdaerah dilakukan secara proporsional, sehingga diperkirakan defisit masingmasingAPBD berkisar antara 3 - 5 persen dari pendapatan daerah. Pengendalian defisitAPBD ini sangat penting, karena merupakan salah satu instrumen dalam menjagakesinambungan fiskal daerah dan harmonisasi kebijakan makro ekonomi nasional.NK dan RAPBN 2008V-69