Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2008nomenklatur atau pemisahan suatu unit organisasi dari organisasi induknya, ataupenggabungan organisasi. Setelah beberapa kali dilakukan perubahan danpenyempurnaan, hingga saat ini, organisasi kementerian/lembaga, terdiri dari: (i) 6lembaga tinggi negara, (ii) 20 departemen teknis, (iii) 3 kementerian koordinator,(iv) 10 kementerian negara, dan (v) 34 lembaga negara yang pembentukannyaditetapkan melalui Keputusan Presiden dan telah mempunyai kode bagian anggaransendiri.Pelaksanaan pembangunan melalui kementerian negara/lembaga (K/L) merupakan salahsatu bagian dari keseluruhan upaya pembangunan. Bagian terbesar dari pembiayaandan pelaksanaan pembangunan akan bersumber dari dan dilaksanakan oleh masyarakat,karena porsi belanja pemerintah pusat hanya mencakup kurang dari seperempatperekonomian (produk domestik bruto atau PDB). Meskipun demikian, anggaran belanjapemerintah pusat mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatdan mendukung pertumbuhan ekonomi.Triliun Rupiah30025020015010050Grafik IV.1.Perkembangan Belanja K/L dan Non K/L,2005-2007Belanja pemerintah pusat, di sampingdialokasikan untuk K/L, jugadialokasikan untuk anggaranpembiayaan dan perhitungan (APP).Dalam tiga tahun terakhir, alokasianggaran belanja pemerintah pusatuntuk kementerian/lembaga (belanjaK/L) cenderung mengalamipeningkatan, baik dari sisi nominalmaupun proporsinya terhadap totalbelanja pemerintah pusat.0Peningkatan alokasi anggaran belanja2005 2006 2007pemerintah pusat, khususnya belanjaK/LNon K/Luntuk K/L menuntut kualitas belanjapublik yang lebih baik agarmemberikan manfaat yang optimal. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaanpembangunan melalui K/L diarahkan untuk:1. Mengutamakan alokasi pada kegiatan pembangunan yang efektif dalam mencapaisasaran-sasaran pembangunan. Dalam kaitan ini, penyediaan pelayanan dan investasipemerintah lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang benar-benar menjadi tugaspemerintah. Sementara itu, peran swasta/masyarakat didorong melalui perwujudankerangka regulasi yang kondusif.2. Mengingat peran daerah yang makin besar, maka dilakukan pemilahan kegiatanyang akan dilaksanakan oleh pemerintah (K/L) dan yang akan dilaksanakan olehpemerintah daerah sehingga menghindari tumpang tindih dan sekaligusmeningkatkan keterpaduan upaya pemerintah secara keseluruhan.3. Mengalokasikan pendanaan pada K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)serta perkiraan kapasitas masing-masing K/L dalam mengimplementasikan programprogrampembangunan. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapatdiselesaikan sesuai dengan rencana dan meminimalkan dana yang tidak terserap.IV-40 NK dan RAPBN 2008