Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VKebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerahdigunakan sebagai alat (tool) dalam proses penganggaran program dan kegiatanpemerintah daerah. Sejumlah prasyarat, seperti pembagian peran dan kewenangan yanglebih rinci antartingkat pemerintah, memang perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelumPBK dapat diterapkan dengan baik.Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistemperencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yangdilaksanakan sesuai dengan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium termexpenditure framework) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju.Ketentuan mengenai penyusunan anggaran berdasarkan kerangka pengeluaran jangkamenengah ini, untuk pemerintah daerah secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 19 UUNomor 17 Tahun 2003. Dalam Pasal 19 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 disebutkanbahwa dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selakupengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkatdaerah tahun berikutnya. Sedangkan dalam Pasal 19 Ayat (3) UU Nomor 17 Tahun2003 disebutkan bahwa rencana kerja dan anggaran disertai dengan prakiraan belanjauntuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.Dalam Pasal 36 dan 37 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah, ketentuan mengenai kerangka pengeluaran jangka menengah dalamrangka penyusunan APBD ini kembali ditegaskan. Pasal 36 Ayat (2) PP Nomor 58Tahun2005 menyebutkan bahwa RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatankerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, danpenganggaran berbasis kinerja. Dalam Pasal 37 PP Nomor 58 Tahun 2005 disebutkanbahwa kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusunprakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatanyang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk melaksanakanprogram dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.Ketentuan dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tersebut kemudian dijabarkan dalam aturanpelaksanaan yang sifatnya lebih teknis, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006. Formulir RKA-SKPD dalam Permendagri Nomor13 Tahun 2006 tersebut memang telah mengakomodir pendekatan kerangka pengeluaranjangka menengah.Namun demikian, mengingat kualitas, kesiapan, dan kemampuan sumber daya manusiayang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, sesuai dengan Pasal153 Ayat (5) PP Nomor 58 Tahun 2005, penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakanpendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah ditunda pelaksanaannyasehingga baru dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009.5.3.8. Konsolidasi Defisit APBN dengan APBDSebagaimana diketahui bahwa dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara ditetapkan bahwa APBN dan APBD disusun sesuai dengan kebutuhanpenyelenggaraan pemerintahan negara, dan kemampuan dalam menghimpunpendapatan negara. Prinsip pengelolaan fiskal yang hati-hati dan berkesinambunganmenghendaki adanya keseimbangan fiskal (balanced budget). Namun demikian, dalamV-60 NK dan RAPBN 2008