Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko FiskalBab VIutang/kupon fixed atau variable, jenis mata uang dan kupon), serta peningkatantransparansi perdagangan SBN.Dalam strategi pengelolaan pinjaman luar negeri, Pemerintah memprioritaskan peningkatanefisiensi dan efektifitas pemanfaatan pinjaman maupun mempertegas kedudukan danperanan Pemerintah sebagai otoritas dari suatu negara yang berdaulat. Dalam hal ini, ujikelayakan persiapan proyek akan dilakukan secara hati-hati dengan menerapkan ujikelayakan persiapan proyek yang meliputi segi administrasi maupun pengorganisasiannya(project readiness criteria). Pemerintah juga akan selalu mengutamakan sumber pinjamanlunak dengan cost of borrowing yang relatif murah dan berjangka panjang. Perjanjianpinjaman diupayakan tidak mempersyaratkan keterikatan politis dan ekonomi serta selalumenempuh jalur diplomasi dalam melakukan konversi utang (debt swap) dengan negarakreditur.6.2.1. Gambaran UmumJumlah utang negara sampai posisi bulan Juni 2007 mencapai USD145,1 miliar atauekuivalen Rp1.313,3 triliun, yang terdiri atas pinjaman luar negeri sebesar USD59,1 miliaratau Rp534,7 triliun dan Surat Berharga Negara Rupiah sebesar Rp715,3 triliun dan suratberharga dalam valuta asing USD7,0 miliar (ekuivalen Rp63,4 triliun). Profil jatuh tempoutang menunjukkan bahwa konsentrasi utang jatuh tempo berada dalam periode waktusampai dengan tahun 2010. Oleh karena itu, salah satu strategi pengelolaan utang adalahmelakukan pengurangan (smoothing-out) jumlah utang pada periode puncak melaluipertukaran utang (debt switch) untuk memperpanjang durasi utang, pembelian kembali(buyback) untuk mengurangi pokok utang, dan penerbitan SBN jangka panjang. Secaranominal, jumlah pinjaman luar negeri semakin menurun (negative net additional externalloans) sedangkan jumlah Surat Berharga Negara akan semakin meningkat (positive netadditional debt securities), terutama karena meningkatnya penggunaan SBN untukpembiayaan defisit yang semakin besar. Selain itu, untuk pelunasan atau pembiayaan kembaliutang (debt refinancing), Pemerintah menerbitkan SBN dengan nilai diskonto untukmembayar utang yang jatuh tempo sebesar nilai nominal. Diskonto diperlukan sebagaiinsentif untuk meningkatkan perdagangan SBN agar pasar sekundernya menjadi semakinaktif dan likuid, sehingga dalam jangka panjang biaya dari utang yang diperoleh dari pasardapat menjadi semakin murah. Posisi utang negara dan profil jatuh tempo utang negaraditunjukkan dalam Grafik VI.2.Parameter terpenting untuk mengukur kapasitas Pemerintah untuk membayar kembaliutang (debt capacity) tanpa menggangu ketahanan fiskal adalah rasio utang terhadap PDB.Penurunan rasio ini juga dapat menjadi indikator bahwa setiap rupiah utang telahdimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan PDB. Dalam perkembangannya selama5 tahun terakhir, rasio ini menunjukkan penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun.Akhir tahun 2006, rasio utang sekitar 39,0 persen dan sesuai dengan Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJM), rasio utang pada tahun 2009 ditargetkan sebesar 31,8 persenterhadap PDB. Konsistensi penurunan rasio utang tersebut ditentukan oleh semakin baiknyaNK dan RAPBN 2008VI-27