Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab Vkabupaten/kota dalam rangka melancarkan distribusi barang dan jasa serta hasilproduksi antarkecamatan dan/atau antarkabupaten.b. Prasarana irigasi, untuk mempertahankan tingkat pelayanan jaringan irigasi dikabupaten/kota dan provinsi guna mendukung program ketahanan pangan.c. Prasarana air minum dan penyehatan lingkungan, untuk meningkatkan prasaranaair minum bagi masyarakat di desa/kelurahan rawan air bersih dan kekeringan,serta perbaikan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman didaerah kumuh di perkotaan.4. Kelautan dan perikanan, untuk meningkatkan sarana dan prasarana dasar di bidangkelautan dan perikanan, khususnya dalam menunjang pengembangan perikanantangkap dan budidaya, pemasaran hasil perikanan, dan pengawasan, sertapengembangan pulau-pulau kecil di daerah.5. Pertanian, untuk meningkatkan sarana/prasarana pertanian guna mendukungketahanan pangan dan agribisnis.6. Prasarana pemerintahan, untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahanbagi daerah yang terkena dampak pemekaran pada tahun 2007, guna mendukungkelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.7. Lingkungan hidup dan kehutanan, untuk meningkatkan sarana dan prasaranapemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air dan perlindungan sumberdaya air dan pengelolaan persampahan, serta untuk meningkatkan perlindungan danpengendalian terhadap daerah aliran sungai dan penanaman mangrove di pesisirpantai berserta sarana dan prasarana pendukungnya.5.4.2. Dana Otonomi Khusus dan PenyesuaianDana Otonomi KhususSelain dana perimbangan, kepada daerah-daerah tertentu juga dialokasikan dana otonomikhusus, yaitu kepada: (i) Provinsi Papua dalam rangka memenuhi amanat UU Nomor21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan (ii) Provinsi NanggroeAceh Darussalam (NAD) dalam rangka memenuhi amanat UU Nomor 11 Tahun 2006tentang Pemerintahan Aceh. Provinsi Papua menerima alokasi dana yang besarnya setaradengan 2 persen dari pagu DAU nasional, yang penggunaannya terutama ditujukan untukpendanaan pendidikan dan kesehatan. Di samping itu, Provinsi Papua juga menerimadana tambahan untuk infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus, yangbesarannya ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR.Sementara itu, dana otonomi khusus bagi Provinsi NAD ditujukan terutama untukmendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomirakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana otonomikhusus bagi Provinsi NAD tersebut berlaku untuk jangka waktu dua puluh tahun, denganrincian: (i) untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas, besarannyaditetapkan setara dengan 2 persen pagu DAU nasional, dan (ii) untuk tahun keenambelas sampai dengan tahun kedua puluh, besarannya ditetapkan setara dengan 1 persenpagu DAU nasional. Program pembangunan yang menggunakan dana otonomi khususNK dan RAPBN 2008V-67