Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VKebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahDalam tahun 2003, DAK Non DR yang dialokasikan ke daerah digunakan untukmembantu daerah dalam mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasaranapelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan irigasi, sertaprasarana pemerintahan untuk daerah-daerah pemekaran. Pada tahun 2004, terdapatperluasan penggunaan DAK Non-DR, yaitu ditambah untuk infrastruktur air bersih,serta bidang kelautan dan perikanan. Demikian pula, pada tahun 2005, terdapatpenambahan 1 (satu) bidang lagi yang didanai dengan DAK Non-DR, yaitu bidangpertanian. Kemudian, sejak tahun 2006, bidang lingkungan hidup juga ditambahkansebagai bidang yang dapat didanai dengan DAK Non-DR. Sementara itu, sebagai suatubentuk transfer bersyarat, maka kepada daerah penerima DAK Non-DR diwajibkan untukmenyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10 persen dari DAK yangditerimanya, dan harus disediakan dalam APBD daerah yang bersangkutan. Mengingatadanya kesamaan karakteristik antara konsep DBH dan DAK DR yang bersifat menurutasal (by origin), maka mulai tahun 2006, komponen DAK DR dialihkan menjadi salahsatu komponen DBH, sehingga DAK yang dialokasikan ke daerah sejak tahun 2006seluruhnya berasal dari DAK Non-DR.Sejalan dengan penambahan bidang yang dapat dibiayai dengan DAK Non-DR, realisasiDAK Non-DR cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003 realisasiDAK Non-DR baru mencapai Rp2.723,0 miliar dan pada tahun 2007 jumlah tersebutmenjadi Rp17.094,1 miliar atau meningkat rata-rata sebesar 105,6 persen per tahun.DAK Non-DR tahun 2007 tersebut dialokasikan masing-masing untuk bidang pendidikan(30,4 persen), kesehatan (19,8 persen), infrastruktur (29,5 persen), prasaranapemerintahan (3,2 persen), kelautan dan perikanan (6,4 persen), pertanian (8,7 persen),dan lingkungan hidup (2,1 persen). Penerima DAK Non-DR juga cenderung meningkatdari tahun ke tahun. Apabila pada tahun 2003 penerima DAK Non-DR baru mencakup416 kabupaten/kota di 29 provinsi, maka dalam tahun 2007 jumlah penerima DAK Non-DR diperkirakan meliputi 434 kabupaten/kota di 33 provinsi. Sebaran DAK kabupaten/kota se-provinsi di Indonesia disajikan pada Grafik V.9.Selain dana perimbangan, sejak tahun 2002 juga dialokasikan dana otonomi khususdan penyeimbang pada pos anggaran belanja ke daerah dalam APBN. Dana otonomikhusus dialokasikan kepada Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus,sebagai konsekuensi diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang OtonomiKhusus Bagi Provinsi Papua. Sesuai dengan Pasal 34 UU di atas, kepada Provinsi Papuadiberikan penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus (Otsus), yangbesarnya ditetapkan setara dengan 2 persen dari pagu DAU Nasional, dan berlaku selama20 tahun. Selain itu, sesuai amanat pasal 34 ayat (3) huruf f UU Nomor 21 Tahun 2001juga diberikan dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka otonomikhusus, yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulanprovinsi setiap tahun. Penerimaan khusus yang besarnya setara 2 persen dari DAUNasional tersebut, terutama ditujukan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan,sedangkan dana tambahan terutama dipergunakan untuk pembiayaan pembangunaninfrastruktur.Sebagaimana disajikan dalam Tabel V.1 di awal, realisasi dana Otsus dari tahun ke tahunselalu mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya besaran DAU secaranasional. Apabila pada tahun 2002, realisasi dana Otsus baru mencapai sebesar Rp1.175,0V-14 NK dan RAPBN 2008