Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab Vmiliar rupiahGrafik V.9Peta Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kotase-Provinsi di Indonesia, 2006-20071.600,001.400,001.200,001.000,00UraianUraian2006200620072007DaerahDaerahJumlahJumlah%%DaerahDaerahJumlahJumlah%%TotalTotal333311.559,8011.559,80100100333317.094,1017.094,10100100TertinggiTertinggiJatimJatim914,09914,097,917,91JatimJatim1.362,151.362,157,977,97TerendahTerendahDKIDKI0,000,000,000,00DKIDKI0,000,000,000,00Rata-RataRata-Rata3333350,30350,30--3333518,00518,00--800,00600,00400,00200,000,00JatimJatengPapuaSumutSulselJabarNADNTTSumbarKalbarSulutSultenggKaltengSultengSumselLampungKalselMalukuBengkuluNTBIrjabarJambiMalutBaliKaltimBabelBantenGorontaloRiauSulbarYogyakartaKep RiauDKI2006 2007Sumber: Departemen Keuangan, data diolahmiliar, maka pada tahun 2007, jumlah tersebut diperkirakan meningkat sebesar 244,3persen menjadi Rp4.045,7 miliar, atau naik rata-rata sebesar 28,1 persen per tahun.5.1.2. Implikasi Desentralisasi Fiskal terhadapPerkembangan Kesenjangan Fiskal dan Belanja keDaerahDana APBN yang dialokasikan di daerah terdiri dari dana dekonsentrasi, dana tugaspembantuan, dan dana desentralisasi. Dana desentralisasi terdiri dari DBH, DAU, DAK,serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Alokasi dana ke daerah, selain dimaksudkanagar daerah mampu membiayai urusan rumah tangga daerah, juga dimaksudkan untukmengurangi ketimpangan fiskal antardaerah. Alokasi dana ke daerah tersebutdilaksanakan sesuai dengan prinsip money follows function, artinya semakin besarkewenangan yang dilimpahkan kepada daerah, semakin besar pula dana yangdialokasikan dari pusat ke daerah.Perkembangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kabupaten/kota seluruhprovinsi di Indonesia dapat dilihat pada Grafik V.9 dan Grafik V.10.NK dan RAPBN 2008V-15