12.07.2015 Views

Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bab VKebijakan Desentralisasi Fiskal <strong>dan</strong> Pengelolaan <strong>Keuangan</strong> DaerahGrafik V.17Jumlah DAK Bi<strong>dan</strong>g Prasarana Pemerintahan, Tahun 2003 - 2007600.00500.00448.60539.00Miliar Rupiah400.00300.00200.00100.000.00272.00228.0015913788.005763222003 2004 2005 2006 2007TahunAlokasi DAK Bi<strong>dan</strong>g Prasarana PemerintahanJumlah Daerah Penerima (Kab./Kota)Sumber: Departemen <strong>Keuangan</strong>, data diolahDengan dibukanya kantor-kantor tersebut, pemerintah pusat harus menyediakan <strong>dan</strong>auntuk sarana <strong>dan</strong> prasarana gedung kantor, belanja pegawai, <strong>dan</strong> belanja operasionallainnya. Alokasi anggaran kementerian/lembaga untuk daerah otonom baru berdasarkanRencana Kerja <strong>dan</strong> <strong>Anggaran</strong> Kementerian/Lembaga (RKA KL) tahun 2005 s.d. 2007ditunjukkan dalam Tabel V.16.Tabel V.16Jumlah Dana APBN yang Dialokasikan kepada Daerah Otonom BaruBerdasarkan Data RKA KL, Tahun 2005-2007(miliar Rp)No Jenis Belanja 2005 2006 20071 Belanja Pegawai 1.202 1.796 2.7492 Belanja Barang 2.665 1.054 1.5023 Belanja Modal 1.958 2.685 3.7374 Belanja Bantuan Sosial 2.889 769 1.02Total 8.714 6.304 9.690Sumber: Departemen <strong>Keuangan</strong>, data diolahBerdasarkan Tabel V.16, dapat diketahui bahwa pemekaran daerah mempunyai dampakyang cukup besar terhadap keuangan negara, sehingga pemekaran daerah ke depan perludilaksanakan secara selektif <strong>dan</strong> hati-hati. Pemekaran daerah diharapkan dapatmemberikan manfaat nyata dalam mendukung upaya peningkatan pelayanan publik<strong>dan</strong> kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dalam revisi PP Nomor 129 Tahun 2000,persyaratan kelulusan pembentukan daerah baru menjadi lebih diperketat denganmenetapkan nilai mutlak (harus memenuhi nilai minimal) bagi 4 faktor dominan yaitu:kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, <strong>dan</strong> kemampuan keuangan. SelainV-44 NK <strong>dan</strong> <strong>RAPBN</strong> <strong>2008</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!