Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab II Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2008yang lebih baik, sehingga dapat memberikan dampak yang optimal bagi perekonomiannasional secara keseluruhan. Di lain pihak, proporsi belanja pemerintah pusat, menurundari semula 70,9 persen dalam tahun 2005 menjadi 66,0 persen dalam tahun 2006.Meskipun proporsi belanja Pemerintah Pusat terhadap total belanja negara mengalamipenurunan, namun belanja Pemerintah Pusat secara nominal meningkat cukup signifikandalam beberapa tahun terakhir. Bila dalam tahun 2005 anggaran belanja PemerintahPusat tercatat sebesar Rp361,1 triliun, dalam tahun 2006 meningkat menjadi Rp440,0triliun, naik sebesar Rp78,9 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam tahun 2007,volume anggaran belanja Pemerintah Pusat diperkirakan meningkat menjadi sebesarRp493,9 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 12,2 persen dari tahun sebelumnya.Peningkatan volume tersebut selain dipengaruhi oleh perkembangan indikator ekonomimakro, suku bunga, harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah, jugaditentukan oleh berbagai kebijakan dan program kerja Pemerintah khususnya terkaitupaya peningkatan target produksi beras, penanggulangan bencana alam, upayaperbaikan kualitas pertumbuhan melalui peningkatan alokasi belanja modal, upayapeningkatan infrastruktur, dan pengembangan energi alternatif untuk mengurangikonsumsi BBM.Belanja DaerahSejalan dengan upaya reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara, telah dilakukanpula upaya reformasi di bidang keuangan daerah dengan penyempurnaan terhadap UUNomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahdan UU Nomor 25 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua UU di bidangkeuangan daerah tersebut merupakan upaya reformasi terhadap pengelolaan keuangandaerah yang ditandai dengan: penerapan prinsip unified budget; perubahan T-accountmenjadi I-account; perubahan anggaran berimbang menjadi anggaran defisit/surplus;perubahan incremental budgetary menjadi performance based-budget; adanya klasifikasianggaran berdasarkan organisasi, fungsi dan jenis belanja; perubahan dari single entrymenjadi double entry; penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu padaStandar Akuntansi Internasional; serta anggaran berdasarkan medium term expenditureframework (MTEF). Sejalan dengan pelaksanaan reformasi tersebut, daerah jugadiberikan kewenangan yang lebih besar untuk memungut pajak daerah dan retribusidaerah agar dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepadamasyarakat. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yangtelah diubah dengan Undang-undang No 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UUNomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Dalam upaya melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal, kebijakan alokasi anggaranbelanja daerah dalam kurun waktu 2006-2007 diarahkan untuk: (i) meningkatkanefisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; (ii) meningkatkan transparansi danakuntabilitas alokasi belanja ke daerah serta partisipasi masyarakat; (iii) mengurangikesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) dan antardaerah(horizontal fiscal imbalance); (iv) meningkatkan pelayanan publik; serta (v)meningkatkan efisiensi melalui anggaran berbasis kinerja sejalan dengan format APBN.II-40 NK dan RAPBN 2008