Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab VTabel V.5 Indikator PemerataanNo Uraian 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071 KomponenFormula DAU2 WilliamsonIndex3 Coeficient ofVariationFP + KF AM + KF AM + KF AM + KF AM + KF AD + CF AD + CF0,63 0,62 0,61 0,63 0,63 0,77 0,980,49 0,45 0,44 0,48 0,47 0,77 0,89Keterangan:FP: Faktor Penyeimbang AM: Alokasi Minimum CF: Celah FiskalKF: Kapasitas FiskalAD: Alokasi DasarSumber: Departemen Keuangan, data diolahTolok ukur kesenjangan fiskal tersebut ditunjukkan dalam Tabel V.5 yangmenggambarkan hasil evaluasi tahunan atas pengalokasian DAU melalui indikatorekualisasi. Parameter yang ditunjukkan dari Coefficient of Variation (CV) dan WilliamsonIndex (WI) pada tahun 2001 masing-masing sebesar 0,49 dan 0,63, diperkecil tingkatkesenjangannya, dengan angka CV sebesar 0,45 dan WI sebesar 0,62 pada tahun 2002,dan selanjutnya pada tahun 2003 mencapai taraf paling optimum dengan CV sebesar0,44 dan WI sebesar 0,61. Hal ini berarti semakin kecil angka indikator CV dan WI,maka tingkat variasi atau kesenjangan fiskal antardaerah semakin diperkecil, denganmemperhitungkan secara relatif terhadap penduduk. Namun demikian, tren tersebuttidak berlangsung secara berkelanjutan, karena mulai tahun 2004 hingga 2007 koefisienpemerataan tersebut semakin sulit untuk diminimalkan, karena salah satunya dipengaruhioleh political adjustment, untuk mengakomodasi tuntutan daerah, yang antara lainmenghasilkan kebijakan:• Diberlakukannnya hold harmless, untuk menutup penurunan DAU dibandingkantahun sebelumnya, termasuk bagi beberapa daerah yang kaya potensi DBH pajakdan DBH SDA, sehingga mengurangi optimalisasi formula DAU dalam meningkatkanekualisasi.• Modifikasi pembobotan pada sisi kapasitas fiskal terutama pada DBH pajak dan SDAdengan memberikan discounted factor masing-masing sebesar 75 persen dan 50persen, sehingga berdampak pada tingkat penyebaran alokasi DAU yangterkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu yang relatif lebih memiliki keunggulandari aspek finansial dan ekonomi, sedangkan pada daerah-daerah marjinal danmemiliki potensi yang terbatas, tidak memperoleh kenaikan DAU secara optimal.Selain itu, salah satu tujuan kebijakan desentralisasi fiskal adalah memperbaiki strukturfiskal daerah dan mobilisasi sumber-sumber keuangan daerah. Dengan peningkatan disisi pendapatan, diharapkan daerah mampu mendorong peningkatan PAD, sehinggadaerah dapat memenuhi penyediaan pelayanan publik secara lebih memadai. Di lainNK dan RAPBN 2008V-19