Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab VDaerah yang memiliki realisasi PMDN tertinggi dalam tahun 2005 dan tahun 2006adalah Provinsi Riau dan Jawa Barat, yaitu masing-masing sebesar Rp10.230,8 miliardan sebesar Rp5.314,4 miliar. Daerah-daerah lain yang juga memiliki realisasi PMDNtinggi adalah Provinsi Jawa Timur, Banten, dan Jawa Barat (pada tahun 2005) sertaProvinsi Banten, DKI Jakarta, dan Riau (pada tahun 2006). Sementara itu daerah yangmemiliki realisasi PMA tertinggi dalam tahun 2005 dan 2006 adalah Provinsi DKI Jakartadan Jawa Barat, yaitu masing-masing sebesar US$3.272,4 juta dan sebesar US$1.619,3juta. Dapat dilihat bahwa secara umum realisasi PMA tertinggi cenderung masihterkonsentrasi pada Provinsi DKI dan Jawa Barat. Kondisi tersebut membuktikan bahwaketersediaan infrastruktur di Pulau Jawa masih menjadi faktor yang cukup signifikanbagi kegiatan investasi di daerah, khususnya PMA. Hal ini juga merupakan sinyal bagipemerintah daerah di luar Jawa untuk segera memperbaiki infrastruktur, sekaligus iklimusaha yang kondusif, serta meningkatkan jaminan keamanan.Peningkatan investasi di daerah diharapkan akan berpengaruh pada makin terbukanyapeluang kerja di daerah, sehingga angka pengangguran juga dapat ditekan pada tingkatyang wajar. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada pengurangan pengangguran,serta upaya pengentasan kemiskinan, sudah menjadi komitmen pemerintah pusat. Olehkarena itu, penurunan angka pengangguran yang terjadi di sebagian besar daerahmerupakan kondisi yang cukup menggembirakan. Hal tersebut dapat dilihat pada TabelV.12.Dari Tabel V.12 tersebut dapat dilihat telah terjadi penurunan yang cukup signifikanpada jumlah pengangguran terbuka dari tahun 2005-2006, dimana rata-rata nasionaltingkat pengangguran terbuka menurun dari 11,24 persen menjadi 10,45 persen.Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini menunjukkan kinerja pemerintah dalammewujudkan tujuan pertumbuhan ekonomi yang bersifat pro-employment. Tingkatpengangguran terbuka di masing-masing daerah selama kurun waktu 2005-2006 jugamenunjukkan penurunan yang cukup signifikan, meskipun posisi daerah-daerah denganangka pengangguran tertinggi belum berubah dalam periode tahun 2005-2006. Padatahun 2005, angka pengangguran tertinggi terjadi di Provinsi Banten (sebesar 16,59persen), Provinsi Sulawesi Selatan (sebesar 15,93 persen), Provinsi DKI Jakarta (sebesar15,77 persen), Provinsi Jawa Barat (sebesar 15,53 persen) dan Provinsi Maluku (sebesar15,01 persen). Jika angka-angka ini dibandingkan dengan angka-angka pada tahun 2006,terlihat penurunan tingkat pengangguran di daerah-daerah tersebut.5.1.4. Reformasi Pengelolaan Keuangan DaerahPenyempurnaan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 menjadi UUNomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tidak bisa dilepaskan dari terbitnyaUU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara. Kedua UU di bidang keuangan negara tersebutmerupakan tonggak dilakukannya reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara,yang di antaranya ditandai dengan penerapan penganggaran terpadu (Unified Budget),penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting), serta kerangkapengeluaran jangka menengah, Medium Term Expenditure Framework (MTEF).NK dan RAPBN 2008V-29