Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskalbentuk investasi langsung non permanen dalam jangka panjang di luar kebutuhan untukinfrastruktur maupun investasi di sektor keuangan dalam bentuk pembelian surat utangdan/atau surat berharga lainnya.Pembiayaan Melalui UtangSumber pembiayaan melalui utang berasal dari utang dalam negeri dan utang luar negeri.Komponen utang dalam negeri berupa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto dipasar domestik. Komponen utang luar negeri terdiri dari penerbitan SBN valas, penarikanpinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri. Pinjaman luarnegeri terdiri dari penarikan pinjaman program dan pinjaman proyek. Pinjaman programadalah pinjaman luar negeri dalam valuta asing yang dapat dikonversikan ke rupiah dandigunakan untuk membiayai belanja Pemerintah. Pencairan pinjaman program akandilakukan setelah ketentuan dalam policy matrix seperti daftar dan jadwal kegiatan terpenuhi(lihat Boks VI.1 tentang Pinjaman Luar Negeri). Pada tahun 2008 pinjaman programdirencanakan bersumber dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan Jepangmelalui JBIC. Sedangkan pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakanuntuk membiayai kegiatan proyek tertentu. Pinjaman proyek selain digunakan untukmembiayai kegiatan-kegiatan tertentu pada Kementerian/Lembaga, juga akan digunakanuntuk penerusan pinjaman kepada BUMN atau Pemerintah Daerah. Pinjaman proyek berasaldari lembaga multilateral maupun bilateral (diantaranya ADB, World Bank, IslamicDevelopment Bank (IDB), JBIC, Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW)), Fasilitas KreditEkspor (FKE), dan pinjaman komersial lainnya. Porsi pinjaman komersial luar negeri secarabertahap akan semakin dikurangi dan pengadaannya akan dilakukan secara selektif, yaituhanya untuk pembiayaan pengadaan barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.Dalam hal pembiayaan pengadaan barang dari produsen di dalam negeri, Pemerintahmempunyai diskresi untuk menentukan alternatif sumber pembiayaan yang paling efisiendengan risiko yang minimal.Pinjaman dari multilateral dan bilateral diupayakan untuk semaksimal mungkin memilikipersyaratan yang lunak (concessional) dengan tingkat bunga rendah dan jangka waktupanjang. Namun, di masa mendatang seiring dengan perbaikan rating dan fundamentalekonomi, Indonesia akan makin sulit untuk memperoleh pinjaman lunak dari luar negeri.Sebagai bagian dari upaya pengembangan kapasitas pembiayaan, Pemerintah secara terusmenerus melakukan diversifikasi sumber pembiayaan anggaran, antara lain denganmengembangkan instrumen pembiayaan baik yang konvensional maupun yang berbasissyariah. Pada masa mendatang, setelah adanya peraturan yang mendukung, pembiayaanprogram pembangunan dapat dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara(SBSN) atau Sukuk Negara yang dapat diterbitkan di pasar dalam negeri dan luar negeri.Pembiayaan melalui SBSN atau Sukuk Negara diharapkan segera dapat dimulai setelahRancangan Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara (RUU SBSN) yangtelah diajukan oleh Pemerintah kepada DPR pada bulan Februari 2007 dapat disahkanmenjadi Undang-Undang. Penerbitan SBSN dapat digunakan untuk membiayai programVI-10 NK dan RAPBN 2008