Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko FiskalBab VITurunnya biaya utang mencerminkan kinerja pasar sekunder Obligasi Negara yang semakinbaik dari sisi efisiensi dan likuiditasnya, yang terlihat dari turunnya (downward shifting)kurva imbal hasil, misalnya dari 13,42-15,79 persen pada Agustus 2005 menjadi 6,60-9,70persen pada Juni 2007 sebagaimana ditunjukkan Grafik VI.7. Indikator lain yangmenunjukkan peningkatan kinerja pasar sekunder Obligasi Negara di pasar domestik, antaralain, adalah semakin meningkatnya volume dan frekuensi perdagangan harian; semakinmenyebarnya basis investor; tipisnya spread antara bunga SBI 1 bulan dan imbal hasilObligasi Negara dengan tenor yang jauh lebih panjang (lihat Boks VI.6 tentang KinerjaPasar Sekunder Surat Utang Negara). Sedangkan kinerja Obligasi Negara valuta asingdi pasar internasional tercermin dari perkembangan spread antara imbal hasil ObligasiNegara valuta asing (USD) dengan imbal hasil 10 year-US Treasury Bond. Spread inimenunjukkan besarnya premi risiko (gagal bayar) yang diminta investor yang membeliObligasi Negara valuta asing. Semakin sempit/tipis spread berarti semakin rendah risikogagal bayar yang dipersepsikan oleh investor dan semakin tinggi kepercayaan investor,terutama terhadap kinerja pengelolaan makroekonomi dan stabilitas sosial-politik negaradalam jangka panjang. Secara keseluruhan, perkembangan spread menunjukkankecenderungan/trend yang menurun/menipis. Dibandingkan dengan spread obligasi Filipinayang ratingnya lebih tinggi, kinerja Obligasi Negara RI relatif masih lebih baik. (lihatBoks VI.6 tentang Kinerja Pasar Sekunder Surat Utang Negara).6.3.3. Proyek Pembangunan InfrastrukturKetersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan salah satukebutuhan yang mendesak dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi. Gunamendukung percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, Pemerintah antara lainmemberikan penugasan kepada BUMN dan melakukan kerjasama dengan badan usahaatau biasa dikenal dengan Public Private Partnerships (PPPs).Proyek pembangunan infrastruktur yang merupakan penugasan Pemerintah kepada BUMNantara lain adalah Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000MW yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasankepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan PembangunanPembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara.Sedangkan proyek pembangunan infrastruktur dalam kerangka PPPs antara lain adalahProyek Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta OuterRing Road II (JORR II), dan Proyek Pembangunan Monorail. Pelaksanaan PPPs diaturdengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah denganBadan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor38/PMK.01/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko atasPenyediaan Infrastruktur.6.3.3.1. Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit TenagaListrik 10.000 MWBerdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun2006, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.01/2006 Tahun 2006, PemerintahNK dan RAPBN 2008VI-59