Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab II Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2008memberikan stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan keuangan negara. Dalamrangka melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal tersebut Pemerintahmengupayakan pengendalian defisit anggaran secara bertahap. Dalam tahun 2006 defisitAPBN terkendali pada tingkat 0,9 persen terhadap PDB, lebih tinggi dibandingkan dengandefisit APBN Tahun 2005 sebesar 0,5 persen terhadap PDB. Sementara itu dalam tahun2007, defisit anggaran diperkirakan meningkat menjadi sebesar 1,6 persen terhadap PDB.Dalam rangka melaksanakan pengendalian dan pemantauan defisit anggaran secaranasional, Pemerintah telah melakukan konsolidasi pengendalian defisit APBN dan defisitAPBD melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 tentangPedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah dan Pinjaman Daerah. Dalam PMK tersebut ditetapkan bahwa jumlahkumulatif defisit APBN dan defisit APBD tidak melebihi 3,0 persen dari proyeksi PDBtahun yang bersangkutan. Untuk tahun anggaran 2007 telah ditetapkan pula PeraturanMenteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2006 tentang Batas Maksimal Jumlah KumulatifDefisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD), Batas maksimal Defisit APBD Masing-masing Daerah, danBatas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah untuk Tahun Anggaran 2007.Beberapa faktor yang menyebabkan naiknya defisit APBN 2007 adalah: (i) realisasipenerimaan perpajakan dalam tahun 2006 yang berada di bawah target penerimaanperpajakan yang telah ditetapkan, (ii) program peningkatan produksi beras 2 juta tondalam tahun 2007 membutuhkan dukungan pembiayaan yang cukup besar,(iii) penanganan bencana lumpur Sidoarjo, (iv) penanganan banjir di Jabodetabek,(v) peningkatan subsidi pangan terkait naiknya harga beras, serta (vi) pengembanganenergi alternatif.Dengan adanya tekanan yang cukup besar pada APBN tahun 2007, maka pengendalianterhadap total defisit APBD perlu terus dilakukan. Sampai dengan bulan Juni 2007,terdapat 249 daerah yang APBD-nya mengalami defisit, yang terdiri 20 daerah provinsi,180 daerah kabupaten, dan 49 daerah kota. Namun demikian, hanya 14 daerah provinsi,102 daerah kabupaten, dan 36 daerah kota yang mengalami defisit APBD lebih dari 5,0persen terhadap perkiraan pendapatan daerahnya. Dalam kaitannya dengan konsolidasipengendalian defisit APBN dan defisit APBD tersebut, batas maksimal defisit APBD yangdiatur dalam PMK Nomor 45/PMK.02/2006 tidak termasuk defisityang dibiayai dari SiLPA sertapencairan dana cadangan.Dalam tahun 2008 jumlah kumulatifdefisit RAPBN dan defisit RAPBDdiproyeksikan akan mengalamipeningkatan. Hal ini sejalan dengankebijakan ekonomi makro tahun2008 yang diarahkan untukmewujudkan percepatanpertumbuhan ekonomi gunamengatasi permasalahanpengangguran dan kemiskinan.% Terhadap PDB0-0,2-0,4-0,6-0,8-1-1 ,2-1 ,4-1 ,6-1 ,8Grafik II.33Perkembangan Defisit APBN 2003-2006,RAPBNP 2007, dan RAPBN 2008-1 ,7-1 ,3-0,5-0,9-1 ,6-1 ,72003 2004 2005 2006 2007 2008Sum ber: Departem en KeuanganII-50 NK dan RAPBN 2008