Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2008Bab IV(iii) terbinanya 9.701 penyandang cacat di 33 provinsi, 2.260 penyandang cacat di 19UPT, 5.978 klien penyandang cacat di panti sosial masyarakat dan 10.000 penyandangcacat berat penerima Bantuan Dana Jaminan Sosial; (iv) terbinanya 1.944 tuna sosial di33 provinsi, 820 tuna sosial di 2 UPT dan 1.235 klien tuna sosial masyarakat, dan(v) terbinanya 4.200 korban NAPZA di 33 provinsi, 280 korban NAPZA di 2 UPT dan333 klien korban Napza di panti sosial masyarakat.Pada program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, alokasi anggaran akandigunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain: (i) pemberdayaankesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan karang taruna, organisasi sosial,pekerja sosial masyarakat, WKBSM dan KKDU dengan alokasi anggaran sebesar Rp127,6miliar; dan (ii) pelestarian dan pendayagunaan nilai-nilai K2KS dengan alokasi anggaransebesar Rp.41,9 miliar. Dari berbagai kegiatan tersebut, keluaran (output) yangdiharapkan adalah: (i)meningkatnya peran aktif kelembagaan sosial masyarakat termasukdunia usaha dalam usaha kesejahteaan sosial (UKS) secara nyata di 33 provinsi danmenguatnya jejaring kerjasama kelembagaan sosial masyarakat dunia usaha dankelompok sosial tingkat lokal di 33 provinsi; (ii) diberdayakannya 2.500 karang taruna(KT), 4.975 organisasi sosial (ORSOS), 5.436 orang pekerja sosial masyarakat (PSM),dan menguatnya kerjasama kelembagaan melalui 192 kegiatan KKDU sertapengembangan di 320 desa pada 33 provinsi; (iii) Terlatihnya 1.980 orang pendampingKUBE, 396 orang maskot dan 198 orang koordinator, serta 33 orang supervisorpendamping pada program BLPS; dan (iv) meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosialbagi 74 keluarga pahlawan nasional, 585 perintis kemerdekaan dan 1.384 janda perintiskemerdekaan, serta terpugarnya 10 TMP, 7 MPN, pemeliharaan 35 TMP, 86 MPN dan108 rumah perintis kemerdekaan.Departemen Dalam NegeriGuna mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomimasyarakat perdesaan, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat melaluipengembangan ekonomi lokal, mengurangi ketimpangan/kesenjangan antar wilayah,serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan, DepartemenDalam Negeri dalam RAPBN 2008 direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesarRp6.089,7 miliar, atau naik 76,0 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasianggaran Departemen Dalam Negeri dalam RAPBN-P 2007 sebesar Rp3.459,7 miliar.Rencana alokasi tersebut terdiri dari rupiah murni Rp3.682,9 miliar dan PHLN Rp2.406,8miliar. Dengan demikian, hingga tahun keempat RPJMN 2004-2009, Departemen DalamNegeri telah memperoleh alokasi anggaran kumulatif sebesar Rp11.345,0 miliar.Alokasi anggaran dalam RAPBN tahun 2008 pada Departemen Dalam Negeri tersebut,akan dimanfaatkan untuk melaksanakan 28 program kerja, diantaranya: (i) programpeningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan sebesar Rp4.370,9 miliar; (ii) programpengembangan ekonomi lokal sebesar Rp14,2 miliar; (iii) program pengembanganwilayah perbatasan sebesar Rp83,7 miliar; serta (iv) program peningkatan kapasitaskelembagaan pemerintah daerah sebesar Rp263,7 miliar. Alokasi anggaran yangdirencanakan untuk keempat program tersebut mencapai sekitar 77,7 persen darikeseluruhan rencana alokasi anggaran Departemen Dalam Negeri dalam tahun 2008.NK dan RAPBN 2008IV-73